Fraksi PSI Usulkan Bentuk Pansus Sumur Resapan

JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan setelah banyak aduan masyarakat yang masuk terkait pembangunan sumur resapan yang bermasalah.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies 400 miliar rupiah resahkan warga," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.
Justin mengatakan data pembangunan sumur resapan tidak terbuka dan Pemprov DKI Jakarta menurutnya menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tutur Justin.
Justin yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan dan untuk memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
"Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari 411 miliar rupiah lebih," tutur Justin.

Belum Diperlukan
Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai usulan Pansus Sumur Resapan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, belum diperlukan.
"Pansus itu hak teman-teman di DPRD, hanya menurut saya (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Riza di Jakarta, Rabu (15/12).
Riza mempersilahkan teman-teman DPRD untuk melakukan dialog dengan dinas terkait dan jika diperlukan bisa temui kontraktornya dan melihat di lapangan langsung agar bisa dicarikan solusi terbaik.
Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir.
Politisi Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus, namun harus secara umum.
"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA (sumber daya air) untuk memastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," tutur Riza.
Wagub Riza Patria juga akan mengevaluasi pembuatan sumur resapan di Rusun Bidara Cina, Jakarta Timur, yang diduga terlantar.
Riza mengatakan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti pembuatan sumur resapan itu kepada kontraktor yang sudah ditunjuk.
"Akan kami tindak lanjuti. Prinsipnya Dinas SDA nanti dengan kontraktor yang sudah ditunjuk harus bertanggung jawab memastikan semua pekerjaan sumur resapan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan fungsi dan harapannya," ujar Riza Patria.
Sebelumnya, politisi PSI Mohamad Guntur Romli mengkritisi pembangunan sumur resapan di Rusun Bidara Cina yang tidak kunjung selesai. Hal itu disampaikannya lewat akun Twitter pribadinya @GunRomli pada Selasa (14/12).
"Sumur-sumur resapan yang terlantar di samping Rusun Bidara Cina Jatinegara, jadi sarang nyamuk & ngeri kalau smpe anak2 jatuh ke situ," tulis Guntur dalam cuitannya.
Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengakuan penghuni Rusun Bidara Cina, sudah satu bulan lebih sumur resapan itu terlantar, tidak ditutup dan dibiarkan terbuka. Padahal banyak anak-anak yang bermain di sekitar kawasan permukiman tersebut.