Forum Mahasiwa Desak Pemerintah dan DPR Sahkan DOB Papua

Alasan Mahasiswa Papua DPR dan Presiden Jokowi Sahkan DOB

Lebih dari itu, dia mengungkapkan, bahwa Forum Mahasiswa Orang Asli Papua untuk DOB menyampaikan setinggi tingginya penghargaam atas prakarsa pemerintah dan DPR untuk membentuk daerah otonomi baru di Tanah Papua, rumah bersama kami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prakarasa tersebut bukan tanpa alasan yang kuat, karena pemekaran DOB akan meletakan kesejahteraan Tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara saudara mereka di Provinsi lain di Indonesia. Dengan meminta pemerintah untuk Memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam. Sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efesien dan murah, memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dari pemerintah daerah dapat dengan cepat dinikmati masyarakat, terutama di daerah terpencil, memeratakan hasil pembangunan yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk orang asli Papua OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah dibangun, serta membuka lapangan kerja baru bagi OAP yang selama ini dikeluhkan relatif belum sepadan dengan para pendatang karena tingkat bersaing mereka masih perlu ditingkatkan.

"Forum mahasiwa OAP untuk daerah otonomi baru di Papua Tengah, Papua Pegungngan, Papua Selatan, menyadari sepenuhnya bahwa prakarsa mulia dari Presiden Jokowi tersebut berpotensi menggangu kepentingan sempit dari segelintir elit, karena dana otonomi khusus dan dana dana APBD lainnya akan teralokasikan secara merata ke ketiga daerah otonom baru tersebut. Sehingga praktik praktik korupsi mereka akan sempit," katanya.

Untuk itu, Forum Mahasiwa mendesak agar seluruh aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian segera menangkap para elit tersebut agar tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Papua khususnya OAP, seperti diwajibkan oleh Undang- undang otonomi khusus No.20/2021 dan Inpres No 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Halaman Selanjutnya....