Forum Komunikasi Awal RKPD, Pemkab Wonogiri Fokus Tangani Empat Masalah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menggelar Forum Komunikasi Publik membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Ruang Girimanik Komplek Setda Kabupaten Wonogiri, pada Senin (16/1).

Bupati Wonogiri Joko Sutopo atau yang akrab disapa Mas Jekek dalam pengarahannya menekankan pada empat permasalahan yang harus bisa diselesaikan pada tahun anggaran 2024, yakni pengentasan kemiskinan, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Penyusunan RKPD tahun 2024 ini merupakan tahun ketujuh pada masa jabatan Mas Jekek yang telah terpilih dua kali berturut-turut dalam Pilkada, yakni pada tahun 2016 dan 2021. Di awal masa jabatannya, Mas Jekek mengatakan angka kemiskinan, kebutuhan renovasi RTLH, dan stunting cukup tingi, sedangkan IPM adalah terendah kedua di Provinsi Jawa tengah.

Mas Jekek menuturkan, di awal masa jabatannya pada tahun 2016, angka kemiskinan hampir menyentuh angka 15 persen, rumah tidak layak huni mencapai 25 ribu rumah, dan stunting ada di angka 25 persen.

"Dengan program yang kami susun sedemikian rupa, angka kemiskinan saat ini ada di angka 10 persen, RTLH tinggal 5.000 rumah, dan stunting sudah turun jauh menjadi 10 persen," kata Mas Jekek, dikutip Rabu (18/1).

Terkait dengan IPM, kata Mas, rendahnya IPM juga menjadi pemicu lahirnya tiga masalah lainnya. Namun, pihaknya mengaku telah menyusun program untuk mengintervensi penyelesaian masalah tersebut.

"Kami anggarkan di tahun ini untuk seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, juga program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebesar Rp10 miliar rupiah. Kami harap anak-anak termotivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah masyarakat kami," ucapnya.

Mas Jekek optimistis, seluruh permasalahan ini akan dapat teratasi dan terselesaikan di tahun 2024 dengan adanya intervensi program yang tepat. Ia juga berpesan agar proses perencanaan ke depan bukan hanya menjadi proses administratif, tetapi bisa memberi kontribusi lebih terhadap visi misi pemimpin daerah.