“Food Estate" di Kalteng Dikembangkan secara Bertahap

JAKARTA - Proyek Strategis Nasional food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), diyakini dapat mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengatakan pembangunan food estate Kalteng dimulai pada 2020 dan terus berlangsung sampai sekarang," kata Sugianto, di Palangka Raya, Minggu (13/3), seperti dikutip dari Antara.

Pengembangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemprov Kalteng dilakukan bertahap karena disesuaikan dengan kesiapan lahan, petani, dan infrastruktur tata air di lokasi yang akan dikembangkan.

Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan food estate berupa intensifikasi lahan, yang merupakan pengembangan budi daya pada lahan pertanian eksisting petani. Dalam kegiatan itu, pemerintah memberikan bantuan pengolahan tanah dan sarana produksi, yakni benih, pupuk, pembenah tanah dan pestisida sesuai rekomendasi.

Intensifikasi dimulai 2020 dan dilanjutkan pada 2021, telah dilaksanakan pada luasan lebih dari 42 ribu hektare. Produksi di lokasi pengembangan 2020 pada luasan lebih dari 29 ribu hektare mencapai 114.611 ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan di lokasi pengembangan 2021 pada luasan lebih dari 13 ribu hektare mencapai 47.589 ton GKG.

Kenaikan Produksi

Hasil produksi gabah kering giling dari lokasi intensifikasi itu pada 2020 maupun 2021 mengalami kenaikan produksi jika dibanding produksi sebelum intensifikasi lahan food estate. Kenaikan produksi mencapai 15,3 persen untuk produksi pada 2020, dan 11,5 persen untuk produksi pada 2021. Pencapaian lainnya adalah peningkatan indeks pertanaman pada lokasi-lokasi tertentu yang meningkat sekitar 37 persen.

Pada tahun ini, lokasi yang dikembangkan dan memasuki musim panen, yakni Kecamatan Bataguh dengan luas sawah 3.677 ha di beberapa lokasi sawah sedang panen, di antaranya Desa Terusan Mulya, Terusan Karya, dan Terusan Makmur.

Menanggapi pencapaian tersebut, Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan kedaulatan pangan nasional bukan hanya diwujudkan dari ketersediaan produk yang mungkin bisa dihasilkan oleh program food estate. Namun ada aspek distribusi, aspek harga, aspek kelembagaan/kebijakan, serta aspek kesejahteraan petani.

Ia menegaskan saat ini proyek food estate hanya bergerak pada produksi yang memang ditingkatkan, namun saya belum melihat aspek-aspek lainnya.

"Kita mempunyai luas kebun sawit yang sangat luas, namun minimnya kemampuan aspek distribusi, aspek harga, dan aspekkelembagaan/kebijakan, yang terjadi adalah kelangkaan produk turunan kelapa sawit," katanya.

Ia menegaskan percuma kalau produksi besar, akan tetapi minim aspek lainnya. "Jadi, saya memandangnya proyek food estate bisa sampai ke aspek-aspek tadi, bukan cuma menambah produksi," tutur Huda.