Filipina Serukan Tiongkok Setop Pembangunan

MANILA - Kementerian Luar Negeri Filipina pada Kamis (16/11) meminta Tiongkok untuk menghentikan pembangunan dan reklamasi ilegal dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Kementerian itu mengatakan hal itu dalam sebuah pernyataan tanggapan bahwa misi pasokan ke Second Thomas Shoal yang terletak di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina adalah kegiatan yang sah dan tidak akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Tiongkok.

Penegasan Filipina itu dilontarkan untuk menanggapi pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengenai misi pasokan Filipina baru-baru ini.

"Kami diminta untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu setiap kali kami melakukan misi pasokan ke Ayungin Shoal (Second Thomas Shoal). Kami tidak akan melakukannya. Misi pasokan adalah kegiatan yang sah di ZEE kami, sesuai dengan hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza.

Misi pasokan reguler tersebut untuk mendukung pasukan Filipina yang ditempatkan di kapal perang usang, BRP Sierra Madre, yang sengaja dikandaskan di Second Thomas Shoal, sebuah pulau atol yang disengketakan di LTS yang oleh Manila disebut Ayungin Shoal dan dikenal sebagai Renai Reef di Tiongkok.

Menurut Daza, BRP Sierra Madre adalah kapal Angkatan Laut Filipina yang ditugaskan secara permanen di Ayungin Shoal pada tahun 1999 untuk berfungsi sebagai kehadiran konstan pemerintah Filipina dalam menanggapi pendudukan ilegal Tiongkok di Panganiban Reef, yang juga dikenal sebagai Mischief Reef, pada 1995.

Atas pernyataan itu, pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila, belum menanggapinya.

Layangkan Protes

Pernyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah Penjaga Pantai Tiongkok (CCG) menembakkan meriam air ke kapal Filipina yang membawa perbekalan untuk pasukan Filipina di BRP Sierra Madre.

Daza menegaskan bahwa Ayungin Shoal berada di ZEE Filipina berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang dianggap sebagai konstitusi maritim.

"Misi pasokan dan pemeliharaan BRP Sierra Madre adalah kegiatan sah pemerintah Filipina di ZEE kami, dan sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS. Sulit membayangkan bagaimana kegiatan ini dapat dianggap mengancam Tiongkok," ujar dia.

Pemerintah Filipina, melalui kedutaan besarnya di Beijing, telah melayangkan teguran ke Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan memprotes insiden meriam air terbaru, yang terjadi pada 11 November.

Juru bicara CCG, Gan Yu, membela tindakan mereka dengan mengatakan bahwa kapal-kapal Filipina telah melakukan pelanggaran dengan memasuki perairan dekat Second Thomas Shoal tanpa izin dari pemerintah Tiongkok.

Namun menurut Daza, UNCLOS telah menggantikan hak bersejarah apa pun yang dimiliki Tiongkok, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Arbitrase tahun 2016 atas kasus yang diajukan Filipina terhadap Tiongkok.

"Sesuai dengan UNCLOS dan keputusan arbitrase LTS tahun 2016 yang final dan mengikat, Ayungin Shoal berada dalam ZEE dan landas kontinen Filipina, dimana Manila mempunyai hak kedaulatan dan yurisdiksi. Oleh karena itu, Tiongkok tidak dapat menjalankan kedaulatannya secara sah," tegas Daza. ν ST/Rtr/GMA/I-1