Filipina Minta Tiongkok Hentikan Pemaksaan dan Intimidasi

MANILA - Seorang diplomat senior dari Filipina mengatakan kepada Tiongkok bahwa mereka tidak boleh menggunakan paksaan dan intimidasi dalam menangani sengketa maritim mereka di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Wakil Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, mengatakan ini pada awal dialog Mekanisme Konsultasi Bilateral (Bilateral Consultation Mechanism/BCM) ke-7 yang membahas perairan yang disengketakan pada Jumat (24/3).

Utusan dari Tiongkok dalam dialog ini diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sun Weidong, yang mengakhiri kunjungan tiga harinya ke Manila pada hari yang sama.

Dialog BCM yang didirikan pada 2017 dimaksudkan untuk mengatur Filipina dan Tiongkok agar secara langsung mengelola dan mengatasi masalah satu sama lain di LTS. BCM sebelumnya diadakan secara virtual pada Mei 2021 di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pernyataan pembukaannya pada Jumat, Wamenlu Lazaro menyatakan bahwa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, sebelumnya telah sepakat untuk menemukan penyelesaian damai atas sengketa maritim selama kunjungan kenegaraan yang terakhir ke Beijing pada Januari lalu.

"Filipina dan Tiongkok sepakat bahwa isu-isu maritim tidak mencakup totalitas hubungan bilateral antara kedua negara kita. Namun, masalah maritim tetap menjadi perhatian serius bagi rakyat Filipina," kata Lazaro.

"Selain itu, kedua pemimpin negara kita sepakat bahwa masalah maritim harus ditangani melalui diplomasi dan dialog dan tidak pernah melalui paksaan dan intimidasi. Pertemuan hari ini adalah upaya untuk menindaklanjuti keputusan itu," imbuh dia.

Tiongkok telah meningkatkan aktivitasnya di LTS saat Presiden Marcos Jr menjajaki kerja sama keamanan yang lebih dalam dengan sekutu militernya yaitu Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Australia, untuk melawan pengaruh Beijing yang semakin besar di Indo-Pasifik.

Tingkatkan Kehadiran

Pada Februari lalu, kapal Penjaga Pantai Tiongkok mengarahkan laser tingkat militer ke kapal Penjaga Pantai Filipina di dekat Thomas Shoal Kedua di Kepulauan Spratly yang disengketakan, hingga membutakan untuk sementara beberapa awaknya.

Hal ini mendorong Filipina untuk meningkatkan kehadiran penjaga pantainya di perairan yang disengketakan, di mana puluhan kapal yang diduga sebagai milisi Tiongkok tetap bercokol di dekat Pulau Thitu yang merupakan pulau bagian dari Spratly.

Wamenlu Sun tidak secara langsung membahas contoh spesifik ini dalam pidatonya, tetapi menegaskan bahwa Tiongkok dan Filipina telah secara umum mengelola dan secara efektif menangani perbedaan mereka dalam sengketa maritim melalui dialog dan konsultasi yang bersahabat.

Dia pun menegaskan kembali bahwa sengketa wilayah LTS tidak membentuk keseluruhan hubungan Tiongkok-Filipina.

"Kita seharusnya tidak membiarkan perbedaan spesifik untuk menentukan hubungan bilateral kita atau membiarkan perselisihan tertentu menghalangi kerja sama secara keseluruhan. Kita perlu menangani masalah ini dengan baik melalui konsultasi yang ramah," ucap Wamenlu Sun.

Filipina adalah salah satu negara penggugat yang menantang klaim Beijing atas sebagian LTS. Pada tahun 2016, Manila memenangkan kasus arbitrase bersejarah yang menolak klaim Tiongkok dan memutuskan bahwa bagian timur perairan yang disengketakan, yang oleh orang Filipina disebut sebagai Laut Filipina Barat, adalah milik Filipina.

Tiongkok telah menolak untuk mengakui putusan ini dan telah meningkatkan kehadiran militer dan aktivitas pembangunan pulau buatannya di LTS.

Filipina sekarang sedang dalam pembicaraan dengan AS, Jepang, dan Australia, untuk kemungkinan mengadakan patroli bersama di perairan yang disengketakan. AFP/ST/I-1