Era Digital Mudahkan Pemantauan Pelanggaran ASN

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Jatmiko, menambahkan ada beberapa yang dikategorikan pelanggaran netralitas ASN. Contoh, mengikuti kegiatan kampanye atau program salah satu calon. Kemudian, menyukai unggahan salah satu calon, dan bentuk dukungan verbal salah satu calon.

Pakta Integritas

Sebelumnya, Nurdin menuturkan, agar berpegang teguh pakta integritas netralitas. Ini seperti dilakukan pegawai Perumda Tirta Benteng dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menjaga netralitas untuk menghindari sanksi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Netralitas ASN merupakan kewajiban yang harus dijaga sesuai dengan perundang-undangan. Semoga penandatanganan pakta integritas bukan hanya sebuah seremoni, tetapi benar-benar komitmen netralitas demi menghindari sanksi dan menjaga kepercayaan masyarakat," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....