Empat Produsen Kuasai Bisnis Minyak Goreng

Ia menuturkan KPPU juga menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini pada ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022.

Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif ini, KPPU fokus kepada menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999, berikut dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar serta terlapor yang terlibat. Proses pemanggilan dilakukan sejak hari ini kepada tiga produsen minyak goreng dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan produsen-produsen minyak goreng lain di pekan mendatang.

Ketua KPPU, Ukay Karyadi, berharap agar produsen besar yang menguasai bisnis minyak goreng kooperatif atau tidak mempersulit proses investigasi. "Kami minta perusahaan-perusahaan besar ini tidak menunda-nunda kalau dipanggil. Toh, ini kan untuk membersihkan juga nama mereka jika tak terbukti," ujarnya.

Memperkuat pernyataan Deswin, Ukay menerangkan praktik kartel itu umumnya ada dalam pasar yang oligopoli. Sebab, semakin sedikit pelaku usaha kian gampang juga mereka bersepakat.

Adanya kartel, terang dia, karena dominasi kelompok usaha yang berintegrasi secara vertikal. Mereka menguasai bisnis ini dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, mereka mendulang keuntungan dari kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global, sementara sisi hilir meraup keuntungan dari kenaikan harga minyak goreng.
Halaman Selanjutnya....