Emisi Sektor Energi Makin Naik

"Kita tidak bisa secara sepihak menghentikan kontraknya karena nanti bisa ke arbitrase dan kita kalah, akhirnya harus membayar lagi padahal mestinya tidak perlu. Kita punya pengalaman di situ," ungkap Rida.

Pemerintah, kata dia, menegaskan tidak akan memperpanjang kontrak PLTU yang akan selesai masa kontraknya. Bahkan tengah dicari juga cara supaya untuk memensiundinikan PLTU yang akan habis masa kontraknya. Skema pembiayaannya sedang diupayakan.

Rida menyampaikan pemerintah berencana mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mengejar target bauran EBT sebeasar 23 persen pada 2025. Pemerintah meningkatkan pembangunan PLTS dibanding pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Untuk jangka waktu pembangunan misalnya, PLTA dan PLTP itu membutuhkan waktu sekitar 6-7 tahun, sementara PLTS lebih cepat hanya sekitar tiga tahun. "Kenapa kita andalkan PLTS karena pengerjaannya lebih cepat dibanding PLTA dan PLTP, sehingga memungkinkan target 23 persen pada 2025 itu tercapai," tutur Rida.

Direktur Assosiasi Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira menuturkan perkembangan terbaru harga energi dari sumber EBT di pasar global semakin murah dibanding energi fosil. Kemudian, secara global juga makin banyak dukungan pembiayaan untuk EBT sehingga kita tidak perlu ragu karena tren global lagi menuju energi hijau.