Elektrifikasi di Papua Harus Diperluas

Secara ekonomi, membangun pembangkit di Papua agak sulit sehingga dibutuhkan intervensi dari pemerintah pusat berupa pemberian subsidi.

Jakarta akarta akartaakarta - Elektrifikasi di kawasan Indonesia Timur, terutama di Papua dan Papua Barat, masih perlu diperluas. Sebab, rasio elektrifikasi di kedua provinsi tersebut masih jauh di bawah rata-rata tingkat nasional.

Berdasarkan data dari PLN Regional Maluku dan Papua, rasio elektrifikasi di wilayah Papua dan Papua Barat secara keseluruhan adalah 53,62 persen, dengan terdiri atas Papua 44,85 persen, dan Papua Barat 86,28 persen. Angka tersebut jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional hingga semester-I 2018 sudah mencapai 97,13 persen.

Sedangkan rasio kelistrikan di wilayah-wilayah tersebut (Papua dan Papua Barat) adalah 59,57 persen untuk rasio kecamatan berlistrik dan 30,39 persen untuk rasio desa berlistrik. Selain itu, daya mempunyai mencapai 385,41 MW dengan beban puncak 294,24 MW.

Direktur Bisnis PLN Regional Maluku dan Papua, Ahmad Rofiq, menyatakan pemerintah telah memerintahkan rasio elektrifikasi terutama di Indonesia bagian timur. "Upaya untuk menjawab itu, PLN menjalankan ekspedisi Papua Terang dengan beragam lembaga pendidikan dan pemda dalam upaya mempercepat infrastruktur kelistrikan di desa-desa yang belum terlistriki di Papua," ujarnya.

Pengamat energi, Komaidi Notonegoro, menyatakan pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyebarkan akses penggunaan listrik di Papua dan Papua Barat. "Sejauh ini, pemerintah telah menunjukkan upaya serius," kata Komaidi ketika dihubungi Antara, di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut dia, keseriusan tersebut juga diperlihatkan antara lain dengan memanfaatkan potensi energi lokal seperti matahari melalui panel surya. Namun, Komaidi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Reforminer Institute itu mengingatkan upaya itu masih belum cukup dan harus terus diperluas.

Butuh Subsidi

Mengenai pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Papua, dia menilai pemakaian PLTMG agak sulit jika dianalisa dari aspek bisnis, karena secara ekonomi membangun pembangkit di Papua dinilai agak sulit jika tidak ada intervensi berupa subsidi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan gardu listrik dan transmisi 150 kilovolt (kV) sebagai upaya pemerintah dalam rangka mempercepat rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat.

"Dengan transmisi listrik yang baru semoga Papua bisa mendapatkan listrik yang lebih bagus," kata Rini Soemarno dalam acara peresmian Gardu Induk & Transmisi 150 kV Holtekamp-Jayapura dan sharing session relawan Papua Terang yang di gelar di Jayapura, pekan lalu.

Secara nasional, rasio elektrifikasi hingga pertengahan tahun ini meningkat dari 2017 sebesar 95,35 persen, sementara target hingga akhir tahun ini sebesar 97,5 persen.

Sementara itu, dilihat dari komposisi rasio elektrifikasi, dari PLN 94,65 persen, Non-PLN 2,36 persen, LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) 0,12 persen. Kemudian, hingga Juni, kapasitas terpasang pembangkit telah mencapai 62 gigawatt (GW) dari target 65 GW. Sementara itu realisasi pada 2017 adalah 61 GW.

Ant/E-10