
Ekspor Perikanan RI Masih Tertinggal
Foto: ISTIMEWAJAKARTA - Ekspor produk perikanan Indonesia sampai saat ini masih tertinggal dibandingkan Vietnam. Padahal, kawasan laut Indonesia sangat luas atau sekitar dua per tiga wilayah NKRI. Karena itu, pemerintah perlu menggenjot ekspor sektor perikanan, mengingat potensinya masih sangat besar.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2021 sebesar 5,72 miliar dollar AS. Angka tersebut dinilai masih kecil jika dibandingkan capaian dari negara tetangga, terutama Vietnam.
"Angka itu masih kalah jauh dibandingkan Vietnam yang sudah mencapai 8,9 miliar dollar AS. Padahal, sekitar 30 persen dari total 70 persen perikanan di Asia Pasifik ada di Indonesia," tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, di Jakarta, Jumat (28/1).
Johan menambahkan banyaknya kasus penolakan produk ekspor perikanan Indonesia di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa perlu disikapi. KKP harus memperbaiki sertifikasi lolos standar serta sistem jaminan mutu.
"Prioritaskan berbagai fasilitas pengolahan ikan yang tersertifikasi dan konsistensi mulai dari menerima ikan, membersihkan sampai proses penyimpanan berlangsung sesuai standar mutu internasional," jelas Johan.
Dia mengatakan komoditas ekspor utama pada 2021 adalah udang dengan nilai ekspor sebesar 2,23 miliar dollar AS. Kontribusi ekspor udang kita masih rendah dibandingkan kebutuhan udang oleh negara lain dan masih terdapat perbedaan besar antara jumlah ekspor dan produksi udang Indonesia, sehingga KKP harus meningkatkan daya saing ekspor udang terhadap negara tujuan.
"KKP mesti berupaya meningkatkan produksi udang dalam negeri karena banyak negara mampu menyerap lebih dari 90 persen ekspor udang Indonesia," ucap Johan.
Rendahnya ekspor produk perikanan dan kelautan tersebut sejalan dengan masih minimnya aliran investasi ke sektor tersebut. Data terbaru KKP menunjukkan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan pada 2021 hanya mencapai 4,39 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih rendah disbanding capaian investasi serupa pada 2020 sebesar 6,2 triliun rupiah.
"Perlambatan investasi ini harus menjadi perhatian menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena potensi ekonomi laut kita luar biasa," tegas Johan.
Dia mengingatkan perbaikan investasi sektor kelautan dan perikanan sangat penting, terutama ke arah peningkatan nilai tambah. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Wakil Rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada triwulan III-2021 mencapai 4,55 persen. Menurutnya, capaian tersebut perlu dievaluasi lantaran masih di bawah target 7 persen. Karena itu, KKP dituntut untuk terus memperbaiki sistem perikanan dan kelautan, mulai dari produksi, prosesi, hingga pasar.
Kinerja Positif
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan nilai ekspor produk perikanan sepanjang 2021 mencapai 5,72 miliar dollar AS atau meningkat 9,82 persen dibanding tahun sebelumnya. Neraca perdagangan juga surplus 5,22 miliar dollar AS atau meningkat 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Untuk geliat investasi, sektor kelautan dan perikanan juga menunjukkan angka positif.
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap Interpol
- 2 Didakwa Lakukan Kejahatan Kemanusiaan, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap
- 3 Peran TPAKD Sangat Penting, Solusi Inklusi Keuangan yang Merata di Daerah
- 4 Luar Biasa, Perusahaan Otomotif Vietnam, VinFast, Akan Bangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum hingga 100.000 Titik di Indonesia
- 5 Satu Peta Hutan, Menjaga Ekonomi Sawit dan Melestarikan Hutan
Berita Terkini
-
NASA Meluncurkan SPHEREx, Siap Ungkap Jejak Kehidupan Alien?
-
Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia - Vietnam
-
PSSI Tunjuk Jordi Cruyff Sebagai Penasihat Teknis
-
Jaga Kontribusi Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja, IHT Butuh Perlindungan dan Keberpihakan Regulasi
-
Raker Persiapan Mudik Lebaran 2025, Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan