Ekonom Senior Indef Nilai APBN Memerlukan Diskresi

"Agar program dan tujuan tetap berjalan lancar dan target tercapat sesuai visi misi yang diemban, diskresi memang perlu,"kata Andy.

Namun, diskresi APBN yang berlebihan dan tidak terkendali juga berisiko terjadinya penyalahgunaan termasuk tindak korupsi.

"Ibarat mobil, diskresi ini gas yang dipegang oleh pihak eksekutif, namun harus diimbangi dengam rem yang dipegang oleh pihak legislatif," tambahnya.

Berkebalikan dengan Aviliani, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, justru menolak adanya diskresi pengelolaan APBN sebagaimana diatur oleh UU No 2 Tahun 2020 tentang Darurat Ekonomi akibat Covid-19 dan Krisis Lainnya.

"Jelas UU itu mengatakan hanya berlaku sampai akhir tahun ini. Cukup. Ini gawat sekali kalau diskresi dilanjutkan. Kenapa? Karena bahkan diskresi tiga tahun dari 2020, 2021, 2022, itu belum dipertanggungjawabkan oleh Menkeu," tandas Daeng.
Halaman Selanjutnya....