Ekonom Sarankan Hasil Sitaan KPK untuk Bantu UMKM

Akibat COVID-19, lanjut dia, banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)sehingga jumlah pengangguran relatif tinggi yang berujung pada penambahan angka kemiskinan.

Jika uang/harta hasil sitaan KPK ini masuk dalam APBN, kemudian untuk pembangunan bukan spesifik, dia khawatir uang tersebut akan dikorupsi lagi.

"Untuk itu, alangkah bijaknya jika hasil sitaan ini dikembalikan ke Negara dan masuk ke APBN, kemudian ada format dan mekanisme khusus bahwa uang ini untuk menumbuhkan dan memulihkan UMKM," katanya.

Misalnya, lanjut dia, para pengangguran dan mereka yang terkena PHK ingin membuka usaha, seperti warung kopi, nasi pecel, home industry, dan lainnya, diberi peralatan dan kebutuhan bahan bakunya agar mereka bangkit.

"Bagi UMKM yang sulit bangkit karena barang jualannya menipis, ditambah lagi barang persediaan agar mampu hidup kembali," katanya.
Halaman Selanjutnya....