Ego Kewilayahan Jabodetabek Harus Dihilangkan

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk meninggalkan sikap egoisme kewilayahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.
Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi dengan pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten secara virtual, di Jakarta, Senin, mengingatkan perlunya ada koordinasi, sehingga nanti Menteri Dalam Negeri dan satgas, koordinasi dari wilayah-wilayah ini jangan sampai ada semacam ego-kewilayahan.
Menurut Wapres, sebab itu menjadi suatu daerah yang aglomerasi, mungkin perlu dicari modelnya seperti apa.
Sebagai wilayah aglomerasi, mobilitas yang cukup tinggi oleh penduduk di Jabodetabek tidak dapat dihindari, sehingga potensi penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Penanganan pandemi Covid-19 di Jabodetabek, menurut Wapres, memerlukan integrasi program dan data yang baik melalui koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
"Penanganan Covid-19 di Jabodetabek tidak dapat didasarkan pada wilayah administratif semata. Penanganan Covid-19 di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, baik secara program maupun data, harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui koordinasi yang baik antara Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten," kata Ma'ruf.
Selain koordinasi yang baik, penanganan terpadu dari hulu ke hilir juga harus diperkuat. Sebab, menurut Wapres, apabila penanganan di hulu berjalan dengan baik, maka kondisi di hilir akan menjadi baik pula.
"Penanganan pandemi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek harus memiliki dan menggunakan standar dan kualitas setara, baik dalam pelaksanaan protokol kesehatannya maupun dalam rangka penanganan 3T-nya," ujarnya.

Lakukan Penguatan
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan (Jabodetabek - Tangsel), melalui posko-posko di kelurahan.
"Hal tersebut guna memperkuat peran posko di lapangan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
BNPB yang diwakili Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) meninjau wilayah Jabodetabek - Tangsel pada Senin (19/7) hingga Kamis (22/7).
Penguatan dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan kepada posko PPKM. Koordinasi dilakukan terkait kebutuhan posko untuk penanganan darurat Covid-19. "Selain itu, tim BNPB juga melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM di tingkat kelurahan. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim mencatat posko PPKM yang berada di tingkat kelurahan berperan aktif sesuai dengan peraturan daerah masing-masing," ujar Abdul.
Unsur pentahelix berperan aktif dalam penguatan posko PPKM, salah satunya dalam hal pemberdayaan relawan. Berbagai kalangan dikerahkan untuk ditempatkan sebagai relawan pada posko-posko tersebut.
Di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan misalnya, relawan posko berasal dari swadaya masyarakat, tokoh agama, dan dokter dari warga setempat. Begitu pula di Kelurahan Ciracas dan Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan ke masyarakat juga gencar dilakukan. Di Kabupaten Bogor, edukasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan hingga melalui laman media sosial. Hal itudilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Ant/S-2