EBT Akan Lebih Andal dan Lebih Komersial
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo
Foto: ISTIMEWARapat Umum Pemegang Saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2021 mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli Zaini. Surat Keputusan RUPS disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Jakarta, dan berlaku sejak 6 Desember.
Darmawan bukan orang baru dalam BUMN ketenagalistrikan itu. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Komisaris PLN. Ia juga ahli energi dan kelistrikan. Darmawan meraih gelar doktor di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat.
Dalam menakhodai perusahaaan pelat merah tersebut, pria kelahiran Magelang itu dihadapkan pada sejumlah tantangan. Bentuknya mulai dari kesiapan menghadapi transformasi menuju energi baru dan terbarukan (EBT), serta mengatasi masalah oversupply yang sudah lama menyandera PLN.
Banyak harapan yang ditumpukan kepada Darmawan untuk dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Latar belakang keilmuannya pada bidang energi dan lingkungan dengan fokus perubahan iklim, energi baru terbarukan, transisi energi, dan international climate agreement, sangat linear dengan transformasi yang didorong pemerintah. Untuk mengetahui lebih jauh kiprah dan visinya, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, mewawancarai Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Berikut petikannya.
Pemerintah selaku pemegang saham Badan Usaha Milik Negara selalu menekankan tranformasi, terutamac kepada PLN dan Pertamina, seperti apa tanggapan Bapak?
Kami sudah mendapat perintah langsung dari Bapak Menteri BUMN, Erick Thohir, tentang tekanan dan arah transformasi tersebut. Bapak Erick secara langsung telah memberi arahan untuk melanjutkan transformasi di tubuh PLN. Maka, kami akan melanjutkan transformasi di perusahaan yang dipercayakan kepada kami tersebut. PLN tidak akan berhenti melaksanakan transformasi.
Sejak kapan transformasi mulai dilakukan?
Sejak April 2020, PLN menjalankan program transformasi sebagai langkah penting perusahaan. Transformasi dijalankan melalui empat pilar, yakni Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused. Restrukturisasi korporasi juga akan terus dijalankan agar perusahaan semakin lincah dalam menghadapi tantangan. Sebab tak dapat disangkal ke depan tantangan bukan tambah ringan, tetapi justru semakin berat. Itulah pentingnya transformasi agar mampu menyambut persaingan di masa depan yang, sekali lagi, tentu akan semakin berat.
Sebenarnya, bagaimana kemunculan arahan transformasi?
Tranformasi dilatarbelakangi arahan Presiden Jokowi dan kebijakan pemerintah dalam mengelola secara optimal cadangan daya, mempersiapkan transisi energi, dan menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19. Dalam transisi energi ini, tantangan sektor ketenagalistrikan akan menjadi semakin kompleks dan dituntut melakukannya tanpa membebani APBN dan masyarakat. Dengan demikian, target net zero emission (NZE) pada 2060 seperti yang dicanangkan pemerintah bisa tercapai, sehingga mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. Era NZE harus dipersiapkan dari sekarang, tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Harapannya agar bumi semakin bersahabat untuk dijadikan hunian manusia.
Apa upaya pemerintah mengejar target tersebut?
Untuk menunjang target tersebut, pemerintah telah mengesahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030. Inti RUPTL adalah memprioritaskan penggunaan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 51 persen.
Apa harapan Bapak terkait dengan rencana transisi PLN?
Ini tugas khusus. Masa transisi sekarang harus berjalan dengan smooth, tak boleh gaduh. Sebab jika ribut, akan mengganggu investor. Transisi harus mampu menyerap sekaligus: investasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi. Faktor-faktor ini akan kami galakkan. Semua itu tidak boleh lepas dari koridor. Apa koridornya? Koridor transisi tentunya adalah arahan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Yang tak kalah penting, dari arahan-arahan yang kami terima, proses transisi tidak boleh membebani APBN. Jadi, harus kreatif mencari dana untuk melaksanakan transisi karena tidak boleh membebani anggaran belanja yang rutin.
Kelebihan pasokan atau oversupply menyandera PLN selama ini. Apakah ada arahan Presiden terkait ini?
Tentu kami berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi masalah tersebut. Waktu beberapa saat lalu saya datang menghadap Presiden Jokowi, beliau bertanya bagaimana oversupply-nya. Berapa kerugiannya? Saya jawab sekian, Bapak. Lalu Presiden menegaskan, "Saya tidak mau, dalam masa kepemimpinan Bapak, PLN kembali lemah. Karena itu, saya siap mendukung sepenuhnya dari sisi kebijakan." Penegasan Presiden ini harus saya perhatikan benar-benar dan selalu saya ingat. Ya, Presiden sendiri telah menginstruksikan untuk menyelesaikan semua tantangan. Semua sumbatan, satu per satu harus diurai. Tujuannya, supaya PLN tetap kokoh. Karena itu, saya minta semua pihak untuk bersama-sama memperkuat PLN.
Kalau dari Menteri BUMN, bagaimana?
Saya juga sudah mendapat perintah langsung dari Bapak Menteri BUMN. Bapak Erick memberi arahan untuk kami semua di PLN agar bisa menyelesaikan kondisi oversupply.
Sudahkah memiliki strategi?
Strategi pertama, memasifkan kendaraan listrik dan meningkatkan electrifiying lifestyle. Dengan penggunaan kendaraan listrik, lanjut Darmawan, selain bisa meningkatkan konsumsi listrik nasional juga akan menaikkan efisiensi masyarakat dari sisi pengeluaran biaya energi.
Hitungannya bagaimana?
Bayangkan saja, kendaraan listrik dengan 1 kwh listrik seharga 1.444,7 rupiah bisa menempuh 10 kilometer. Bandingkan bahan bakar minyak (BBM). Untuk 1 liter bensin seharga 9.000 rupiah dengan jarak tempuh kurang lebih sama. Jadi, jauh lebih hemat. Sekali lagi, ini jauh lebih hemat bagi masyarakat. Juga di satu sisi, langkah tersebut akan berdampak pada neraca perdagangan nasional karena mengurangi beban impor minyak mentah.
Kedua, PLN juga semakin fokus menggiatkan program electriying agriculture dengan menyasar para petani dan petambak. Dengan program ini, PLN menggantikan alat operasional pertanian dan petambak ikan dari berbasis diesel menjadi menggunakan listrik. Petani dan petambak akan lebih hemat. Peralatan jauh lebih tidak bising dan bisa meningkatkan produktivitas petani dan petambak.
Ketiga, PLN menyasar captive market. Selama ini, masih banyak industri yang menggunakan pembangkit listrik sendiri. PLN menawarkan untuk industri beralih ke listrik PLN, agar lebih efisien dalam sisi operasional. Dengan menyerahkan pasokan listrik ke PLN, industri bisa lebih fokus dalam mengoptimalkan produksi dan utilitasnya.
Apakah PLN bisa berjalan sendiri mengatasi oversupply?
Tentunya, PLN harus bekerja sama dan kolaborasi dengan para stakeholders agar program dapat berjalan dengan lancar. Lebih dari itu, langkah tersebut akan dikoordinasikan dan diharmonisasikan dengan kebijakan kementerian. Dengan begitu, dampak positifnya dapat dirasakan industri dan masyarakat. Saya mohon dukungan, bimbingan, masukan, kerja sama, dan kolaborasi, sehingga kehadiran PLN makin memberi manfaat serta kebaikan bagi negeri.
Benarkah langkah-langkah tersebut sekadar melanjutkan manajemen lama?
Tentu kepemimpinan Pak Zulkifli Zaini (Dirut PLN sebelumnya) sudah membangun fondasi transformasi. Tak bisa dimungkiri, ini akan saya lanjutkan agar visi perusahaan dapat tercapai dan PLN terus menerangi Indonesia.
Bapak pernah menjadi wakil dirut PLN. Apa saja yang dilakukan?
Selama dua tahun menjadi Wadirut PLN, saya melakukan digitalisasi seperti PLN Mobile. Pelayanan yang membuat jelimet masyarakat, saya permudah. Saya lakukan digitalisasi. Digitalisasi juga dilakukan di sejumlah sektor hingga terjadi efisiensi.
Bagaiman cara mempercepat proses sertifikasi aset tanah PLN?
PLN baru saja meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas komitmennya dalam menyelamatkan aset negara melalui percepatan sertifikasi tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. PLN telah berkolaborasi dengan KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pemerintah daerah untuk menyelamatkan aset melalui sertifikasi tanah. Komitmen PLN untuk menjalankan perusahaan dengan lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran, akan mendukung peningkatan perekonomian negara. PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar melakukan langkah kolaborasi strategis dalam proses sertifikasi aset tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Luasan aset tanah yang sudah disertifikasi?
Aset tanah yang telah disertifikasi dari hasil kerja sama penyelamatan aset PLN tersebut sebanyak 20.507 sertifikat selama tahun 2020. Nilai dari keseluruhan aset tersebut sangat signifikan karena ternyata mencapai 6,3 triliun rupiah. Sedangkan sepanjang Januari hingga 1 Desember 2021 telah diterbitkan 17.971 sertifikat tanah.
Jika dikalkulasikan maka PLN telah berhasil mengamankan 66.056 sertifikat tanah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini berarti sekitar 61,9 persen dari 106.656 bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN.
Kapan selesai sertifikasi
Sertifikasi tersebut merupakan pencapaian luar biasa, mengingat sejak PLN berdiri hingga 2019, baru 30,7 persen aset tanah yang telah disertifikat. Namun begitu, masih banyak aset yang perlu disertifikasi. Melalui kerja sama ini, PLN menargetkan sertifikasi seluruh aset tanah perseroan tuntas pada 2023. Pencapaian ini tak lepas dari dukungan KPK, serta Kementerian ATR/BPN. Jika harus mengurus satu per satu dengan cara konvensional seperti dulu, tidak cukup satu abad untuk menyelesaikan semuanya. Pendampingan KPK dalam sertifikasi tanah diharapkan menghindarkan perilaku korupsi. Sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Bagaimana Bapak menyikapi Serikat Pekerja PLN?
Saya berharap agar SP PLN bergabung dengan struktur formal PLN supaya bersama-sama membuat PLN lebih kuat lagi. Saya akan tetap mendengar masukan dari para pekerja dalam upaya mendorong kemajuan BUMN ketenagalistrikan tersebut.
Kapan PLN menghentikan penggunaan PLTU Batu Bara?
Enam tahun dari sekarang EBT akan lebih andal, lebih komersial secara bisnis, dan superior secara teknis. Saya akan melakukan transisi energi dari sebelumnya berbasis energi fosil ke energi bersih. Tahun 2026 berpikir saja untuk membangun pembangkit batu bara sudah "haram".
Menurut saya, sudah saatnya PLN memanfaatkan karakteristik modular teknologi EBT. Hal ini terutama untuk program mengurangi pemakaian diesel (dedieselisasi). Saat ini, PLN sedang transisi energi dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil ke energi bersih tadi. Untuk itu, memang saya sempat dipanggil Bapak Presiden dan Bapak Menteri BUMN. Saya harus mengawal transisi energi tersebut.
Sampai mana prosesnya?
PLN sudah mencampur batu bara dengan biomassa (confiring) untuk bahan bakar PLTU. Biomassa ditanam rakyat di tanah-tanah kering dan nganggur. Jadi, ada unsur kerakyatan. Jadi, energi lebih bersihnya dapat, dampak ke rakyat juga ada.
Manfaat confiring?Dengan menjalankan program confiring, PLN bisa meningkatkan bauran EBT dengan cepat, tanpa investasi atau membangun pembangkit baru. PLN akan melakukan confiring 52 PLTU sampai empat tahun ke depan.
Kapan PLTU ditutup?
Sesuai dengan peta jalan (roadmap), PLN akan memensiunkan PLTU secara bertahap. Pada tahun 2030, PLN memasuki tahap pertama memensiunkan pembangkit fosil tua yang sub-kritikal sebesar 1 GW. Kemudian pada 2035 memasuki tahap kedua, PLN akan mematikan PLTU sub-kritikal sebesar 9 GW. Begitu seterusnya sampai tahap akhir 2055.
Kalau EBT mulai kapan?
PLN memasuki era renewable energy 2045-2056 untuk mengganti PLTU. Pengembangan pembangkit EBT akan ditingkatkan secara besar-besaran mulai 2028. Ini didorong kemajuan teknologi baterai yang semakin murah.
Bagaimana melaksanakan tranformasi, sementara PLN dililit utang 420 triliun rupiah?
Utang itu tidak boleh hanya dilihat dari angkanya, tetapi rasionya. Misalnya, cicilan Anda 20 juta rupiah, tetapi gaji 80 juta. Masih oke. Jangan utang lima juta, tapi gaji hanya 1,5 juta rupiah.
PLN punya aset 1.700 triliun rupiah, operating revenue sekitar 300 triliun rupiah, utang 420 triliun. Jadi, ruang fiskal masih terkendali selama disiplin dalam mengelola keuangan.
Bagaimana kondisi utang PLN selama pandemi?
Selama pandemi, permintaan listrik tentu turun, tetapi dengan pengelolaan yang baik, saya bisa menurunkan jumlah utang. Bagaimana cara mengelola utang, dilakukan proactive gate management, sehingga selama dua tahun ini utang berkurang sekitar 20 triliun rupiah. Tapi masih 430 triliun rupiah.
Terkait utang, bagaimana target tahun depan?
Saya menargetkan pada tahun depan PLN akan mengupayakan penurunan utang. Jika tidak ada aral, upaya penurunan tersebut diharapkan bisa mencapai 1,5 miliar dollar AS atau 22 triliun rupiah. Begitu seterusnya untuk tahun berikutnya.
Redaktur: Aloysius Widiyatmaka
Penulis: Aloysius Widiyatmaka
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Regulasi Baru, Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Bayar Media Atas Konten Berita
- 2 Ini yang Dilakukan Pemkot Jaksel untuk Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Natal
- 3 RI Harus Antisipasi Tren Penguatan Dollar dan Perubahan Kebijakan Perdagangan AS
- 4 Terapkan SDGs, Perusahaan Ini Konsisten Wujudkan Sustainability Action Plan
- 5 Segera diajukan ke Presiden, Penyederhanaan Regulasi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final