DWP Diselipkan Budaya Lokal

Berdasarkan Pergub SOTK ORB No 1 Tahun 2014, ungkapnya, Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan "perizinan prinsip penyelenggaraan keramaian di Ibu Kota harus berdasarkan hasil rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan. Rapat di bawah koordinasi Bakesbangpol, Dinas Pariwisata, Ka Satpol PP Prov DKI bersama Kominda DKI ini, ucapnya, akan menjadi bahan rekomendasi bagi Gubernur Anies-Wagub Sandi dalam memutuskan kebijakan boleh/tidaknya suatu kegiatan keramaian di Ibu Kota.

"Rekomendasi itu harus mengutamakan pada ketentraman, kenyamanan & moralitas, akar budaya asli nusantara yang berlaku di Republik Indonesia," tegasnya.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), M Rico Sinaga, mengatakan, pihaknya menemukan adanya penyalahgunaan narkoba dan seks bebas ketika acara DWP digelar tahun lalu di Kemayoran. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar segera bersurat kepada Polda Metro Jaya, dan merekomendasikan agar tidak mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 15- 16 Desember 2017 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Sebagai mata dan telinga Pemprov DKI, di mana Gubernur pun gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta prostitusi dengan serius, maka FKDM meminta Gubernur agar segera menyurati Polda Metro Jaya yang isinya merekomendasikan agar Polda tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan DWP pada 15-16 Desember 2017," katanya.

DWP 2017 merupakan ajang ketiga yang digelar oleh Ismaya Group. Acara ini akan digelar di area Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2017. DWP selalu menghadirkan Disc Jockey (DJ) kelas atas dari berbagai negara. Tiket dijual paling murah 620 ribu/orang untuk sekali masuk. Untuk kelas VIP Gold, harga karcis dibanderol 1,2 juta/orang. n pin/P-5