DWP Diselipkan Budaya Lokal

Djakarta Warehouse Project 2017 Akan Diselipkan Budaya Tradisional.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno (Sandi), menugaskan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta untuk mengawasi perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 15 dan 16 Desember 2017 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kekhawatiran sejumlah pihak menjadi ajang free sex dan narkoba bisa dicegah dengan pengawasan.

Sandi menganggap penolakan DWP oleh beberapa kalangan masyarakat disebabkan ajang musik itu dipenuhi budaya barat. Pihaknya menyarankan agar penyelenggara menyelipkan budaya tradisional agar diterima dengan baik oleh warga Jakarta.

"Kita juga cari sesuatu equilibrium acara itu di mana Indonesia dan Jakarta tentunya adalah kota metropolis. Selama tidak melanggar hukum, melanggar aturan dan ketentuannya, selama itu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga kita ingin ini festiveseason, harus membuat ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Dia mengharapkan ajang DWP tersebut bisa menyedot wisatawan sebanyak mungkin. Terkait adanya konsep kearifan lokal dalam DWP itu, Sandi menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara. Dia meyakini, festival seperti DWP bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

"Ada kegiataan ekonominya yang bisa menggerakkan lapangan kerja, juga kita harus mendorong tercipta sekarang susah nyari kerja. Nah, dengan kegiatan ini bisa serap antara 300-400 lapangan kerja, dan tentunya juga mulai dari persiapan, penyiapannya, jadi itu intinya. Saya juga titip pesan ada asupan budaya lokal yang bisa diangkat dan kearifan bagaimana bisa memperhatikan warga," ungkapnya.

Tolak

Sementara itu, sejumlah pihak meminta Pemprov DKI Jakarta diminta mencabut izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP). Pasalnya, perhelatan musik disko dan remix itu ditengarai sering disalahgunakan menjadi tempat maksiat seperti peredaran narkoba dan seks bebas.

"Logikanya, diskotek di dalam ruangan saja marak narkoba dan free sex, siapa berani jamin jika diskotik di tempat terbuka tidak ada narkoba dan free sex? Maka, ketegasan dan integritas Gubernur Anies- Wagub Sandi untuk membatalkan izin Prinsip Pelaksanaan DWP, sangat menentukan kepercayaan atas amanah rakyat guna keberhasilan RPJMD 2017-2022," ujar Pengamat Kebijakan dan Transparansi Anggaran, Agus Chairudin.

Menurutnya, dari beberapa pengakuan warga dan petugas kebersihan di lokasi DWP tahun 2015 dan 2016, ditemukan banyak alat kontrasepsi bekas pakai dan bertaburan jejakjejak narkoba. Dia mengatakan perhelatan DWP itu bukan budaya asli Tanah Air. Bahkan, bisa menggerus budaya lokal. "Saya sangat meyakini kegaduhan pro-kontra pelaksanaan keramaian DWP pada 15-16 Desember 2017 mendatang itu, lebih disebabkan oleh tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi serta prosedur tetap perizinan," katanya.

Berdasarkan Pergub SOTK ORB No 1 Tahun 2014, ungkapnya, Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan "perizinan prinsip penyelenggaraan keramaian di Ibu Kota harus berdasarkan hasil rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan. Rapat di bawah koordinasi Bakesbangpol, Dinas Pariwisata, Ka Satpol PP Prov DKI bersama Kominda DKI ini, ucapnya, akan menjadi bahan rekomendasi bagi Gubernur Anies-Wagub Sandi dalam memutuskan kebijakan boleh/tidaknya suatu kegiatan keramaian di Ibu Kota.

"Rekomendasi itu harus mengutamakan pada ketentraman, kenyamanan & moralitas, akar budaya asli nusantara yang berlaku di Republik Indonesia," tegasnya.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), M Rico Sinaga, mengatakan, pihaknya menemukan adanya penyalahgunaan narkoba dan seks bebas ketika acara DWP digelar tahun lalu di Kemayoran. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan agar segera bersurat kepada Polda Metro Jaya, dan merekomendasikan agar tidak mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 15- 16 Desember 2017 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Sebagai mata dan telinga Pemprov DKI, di mana Gubernur pun gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta prostitusi dengan serius, maka FKDM meminta Gubernur agar segera menyurati Polda Metro Jaya yang isinya merekomendasikan agar Polda tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan DWP pada 15-16 Desember 2017," katanya.

DWP 2017 merupakan ajang ketiga yang digelar oleh Ismaya Group. Acara ini akan digelar di area Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2017. DWP selalu menghadirkan Disc Jockey (DJ) kelas atas dari berbagai negara. Tiket dijual paling murah 620 ribu/orang untuk sekali masuk. Untuk kelas VIP Gold, harga karcis dibanderol 1,2 juta/orang. n pin/P-5