Duterte Ingin Putus Hubungan dengan Islandia

MANILA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, sedang serius untuk mempertimbangkan langkah pemutusan hubungan diplomatik dengan Islandia setelah negara itu jadi ujung tombak kepemimpinan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penyelidikan terhadap kebijakan kampanye melawan narkotika yang mematikan di Filipina.

"(Duterte) amat serius untuk memutus hubungan diplomatik dengan Islandia," kata juru bicara Presiden Duterte, Salvador Panelo, Selasa (16/7). "Resolusi yang dipimpin Islandia itu bersifat sepihak, berpandangan sempit, dan amat partisan," imbuh dia.

Pernyataan Panelo itu merupakan respons terhadap Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang mendukung proposal resolusi pimpinan Islandia mengenai kampanye antinarkoba di Filipina.

Selama ini Presiden Duterte mengecam negara manapun yang mengkritik kebijakannya terkait pemberantasan narkoba di Filipina. Kebijakan tersebut telah menewaskan ribuan orang, yang dikatakan sejumlah kritik dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mustahil diajukan ke pengadilan selama Duterte masih berkuasa.

Padas Jumat (12/7) pekan lalu, Presiden Duterte secara personal telah menyerang Islandia terkait resolusi PBB. "Apa sebenarnya yang jadi permasalahan di Islandia? Hanya es. Itulah masalah kalian. Ada terlalu banyak es di negara kalian," kata Duterte. "Para idiot di Islandia tidak memahami masalah sosial, ekonomi, dan politik di Filipina," sambung dia.

Menanggapi resolusi Dewan HAM PBB, Menlu Locsin menyatakan bahwa Filipina pun bisa keluar dari keanggotaan dewan itu terkait tercetusnya resolusi ini. Namun kemudian Filipina memilih untuk tetap jadi anggotanya.

Merendahkan Kedaulatan

Kampanye antinarkoba Duterte dimulai pada 2016. Sejak saat itu kepolisian Filipina mengaku telah membunuh lebih dari 5.300 terduga yang terlibat kasus narkoba. Namun, sejumlah grup HAM menduga angka kematian sebenarnya empat kali lipat dari laporan resmi yang dikeluarkan pemerintah Filipina.

Resolusi PBB yang digagas Islandia merupakan tambahan dari investigasi yang telah dilakukan tim jaksa dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Filipina telah meninggalkan keanggotaan ICC tahun ini.

Menurut Panelo, resolusi PBB dibawah kepemimpinan Islandia mendemonstrasikan bagaimana kekuatan Barat merendahkan kedaulatan negara dalam melindungi masyarakat di negaranya.

Pekan kemarin, Amnesti Internasional merilis sebuah laporan yang menuduh pembunuhan dalam kampanye antinarkoba di Filipina dilakukan secara sistematis. Menurut Amnesti, polisi yang membunuh para terduga kasus narkoba secara sewenang-wenang cenderung dibiarkan begitu saja oleh Duterte. ang/AFP/I-1