Draf Asean: Upaya Perdamaian Amat Tak Memadai

VIENTIANE - Para pemimpin Asia tenggara pada Kamis (10/10) mengecam upaya Myanmar untuk melaksanakan rencana guna mengakhiri perang saudara di negara tersebut sebagai sangat tidak memadai, menurut rancangan komunike pertemuan puncak yang dilihat oleh AFP.

Junta Myanmar sebelumnya telah menyetujui rencana lima poin dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) beberapa pekan setelah merebut kekuasaan pada Februari 2021, tetapi masih terus melakukan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat.

Asean sejauh ini telah melakukan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan ribuan orang, memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka dan mendorong banyak anak muda mencari masa depan yang lebih baik di luar negeri.

Setelah membahas konflik tersebut pada pertemuan puncak tahunan mereka, yang diadakan tahun ini di Vientiane, para pemimpin blok beranggotakan 10 orang tersebut menuntut junta mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan konsensus lima poin, dengan mengatakan bahwa kemajuan sejauh ini sangat tidak memadai.

"Para pemimpin Asean mendesak semua pemangku kepentingan dan pihak di Myanmar, khususnya angkatan bersenjata dan pasukan keamanan terkait, untuk meredakan kekerasan dan menghentikan serangan yang ditujukan terhadap warga sipil dan fasilitas umum," demikian bunyi draf pernyataan Asean tentang krisis Myanmar.

Sebelumnya pada pertemuan puncak tahun 2022 dan 2023, Asean telah mengajukan seruan serupa, tetapi tidak banyak pengaruhnya. Menurut pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, tanggapan internasional terhadap perang tersebut amat jelas tidak berhasil.

Upaya Terkoordinasi

Andrews, saat berkunjung ke Australia, menyerukan upaya terkoordinasi untuk membuat junta militer kekurangan uang, senjata, dan legitimasi, dan saat ini junta telah menderita serangkaian kekalahan di medan perang dalam beberapa bulan terakhir terhadap kelompok bersenjata etnis minoritas dan Pasukan Pertahanan Rakyat prodemokrasi yang bangkit untuk menentang kudeta.

Pemerintah militer juga telah mengeluarkan undangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada musuh-musuhnya akhir bulan lalu untuk menghentikan pertempuran dan bergabung dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang.

Namun, beberapa kelompok bersenjata terkemuka menampik seruan tersebut, yang oleh para analis dianggap sebagai upaya untuk menenangkan sekutu utama junta, Tiongkok, yang ingin menghentikan kekacauan di wilayahnya. AFP/I-1