DPRD DKI Dorong Kaji Ulang Tarif Integrasi Antarmoda
Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
Penumpang LRT Jakarta menempelkan kartu uang elektronik usai turun dari LRT di Stasiun Pegangsaan Dua, Jakarta, Selasa (19/10/2021). PT LRT Jakarta selaku anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berharap dengan adanya integrasi tarif antarmoda dengan TransJakarta dapat meningkatkan jumlah warga yang beralih ke angkutan umum.
JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mematangkan kembali kajian kebijakan tarif integrasi yang rencananya diberlakukan mulai Maret 2022.
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, kajian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penetapan tarif integrasi masih kurang lengkap, sementara waktu penerapan sudah dekat.
"Saat ini datanya masih terlalu mentah. Berapa PSO (Public Service Obligation) yang diperkirakan setelah ada tarif integrasi ini? Berapa persen penumpang yang akan menggunakan moda terintegrasi? Belum ada datanya," ujar Gilbert di Jakarta, Rabu (9/3).
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B Manuara Siahaan yang meminta saat melakukan kajian, Pemprov DKI melibatkan semua pihak. Mulai dari masyarakat, konsultan dan pihak lain yang membidangi transportasi.
"Kami menginginkan keterwakilan semua unsur ada di sana (saat menetapkan tarif), kalau semua unsur ada dan setuju maka kami anggap itu keputusan representatif," katanya.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya