DPRD DKI Dianggap Gagal Jalankan Fungsinya

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dianggap gagal menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi, pengawasan maupun budget. Imbasnya, pembangunan di Ibu Kota tidak terkendali.

"Dari sisi legislasi saja, DPRD DKI itu mandul. Dari sekian rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dimasukkan ke dalam Prolegda, hanya sebagian kecil yang menjadi perda," ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, di Jakarta, Kamis (27/6).

Padahal, ungkapnya, Jakarta membutuhkan perda-perda baru untuk mengatur setiap aspek kehidupan di masyarakat. Namun, Sugiyanto menganggap DPRD DKI hanya menghasilkan perda yang bersifat rutinitas saja, seperti Perda APBD dan lainnya.

"Coba saja lihat, perda reklamasi saja sampai sekarang tidak kunjung ada. Padahal itu perlu dibuat sebagai payung hukum pulau-pulau hasil reklamasi. Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menghentikan reklamasi, tapi kan sudah ada daratan yang telah dibangun dari reklamasi itu," kata pria yang akrab disapa SGY ini.

Begitu pun dengan fungsi pengawasan. Aktivis berkacamata ini menganggap DPRD DKI periode sekarang sangat lemah pengawasan. Hal ini terlihat dari minimnya kasus yang ditemukan oleh wakil rakyat, padahal beberapa program kegiatan eksekutif seringkali muncul kasus besar.

"Kasus-kasus ini sering diungkap pihak lain, bukan oleh wakil rakyat. Kalau pengawasannya bagus, mungkin tidak ada namanya kasus Sumber Waras, kasus Taman BMW, dan lainnya. Artinya, fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta pun sangat buruk," tegasnya.

Terakhir, DPRD DKI Jakarta pun dinilai tidak mampu menjalankan fungsi budgetting. Dia menilai hampir semua anggota DPRD DKI Jakarta hanya menggugurkan kewajiban saja dalam menjalani fungsi budgetting ini. Salah satunya dengan membahas APBD DKI setiap tahun.

"APBD DKI Jakarta ini kan besar. Setiap tahun selalu meningkat. Tapi, apa anggaran yang besar ini dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung?" ungkapnya.

Imbasnya, lanjut SGY, pembangunan di Jakarta semakin pincang. Dia mencontohkan proyek pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta dianggap gagal. Padahal, ucapnya, banyak anggota DPRD DKI Jakarta berkunjung ke Korea dan negara lain dengan dalih kunjungan kerja atau studi banding untuk LRT. pin/P-5