DPR Papua Minta Pemerintah Pusat Perpanjang Masa Bhakti MRP

JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Papua akan mengusulkan agar masa bhakti Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2017-2022 diperpanjang mengingat masih banyak tugas yang melibatkan institusi milik masyarakat Bumi Cenderawasih tersebut.

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw di Jayapura, Jumat (4/11), mengatakan banyak tugas yang harus melibatkan MRP terutama pembahasan rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

"Kami melihat MRP masih dibutuhkan dalam waktu beberapa bulan ke depan, bahkan bisa setahun dalam rangka menyiapkan raperdasus yang sangat penting," katanya.

Menurut Jhony, untuk itu pihaknya berharap agar sebisa mungkin MRP diperpanjang dulu sampai dengan tugas-tugasnya terselesaikan.

"Kalau melakukan proses sesuai tahapan artinya November 2022 akan terhenti dan menunggu MRP yang baru," ujarnya.

Dia menjelaskan tentu membutuhkan waktu dan kembali lagi harus memproses dari awal, karena perlu pemilihan ketua, pokja-pokja dan lainnya, sehingga hal ini tentu akan mengganggu tahapan proses non APBD Provinsi Papua.

"Kami minta Pemerintah Pusat memberikan perpanjangan masa bhakti MRP sampai tahapan proses non APBD atau perdasus selesai," katanya.

Anggota MRP periode 2017-2022 dilantik Mendagri pada 20 November 2017 di Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua.