Pembiayaan UMKM
DPR Minta Kemudahan Kredit Usaha Jadi Perhatian
Foto : ANTARA/ADENG BUSTOMI
BAHAS INVESTASI - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1). Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan tentang kondisi aktual investasi tahun 2022 dan prognosa investasi tahun 2022.
JAKARTA - DPR RI meminta agar kemudahan untuk syarat pinjaman kredit usaha di tengah pandemi Covid-19 ini perlu menjadi perhatian. Sebab, banyak pelaku usaha mengeluhkan persyaratan pengajuan kredit.
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/ kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih mengeluhkan mengenai proses peminjaman kredit bagi para pelaku usaha yang syaratnya sulit dipenuhi oleh sebagian besar mereka yang sedang terdampak pandemi.
Baca Juga :
Industri Mamin Prospektif
"Ketika saya di lapangan, banyak pengaduan datang pak, ada syarat pengajuan kredit terutama di Program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk UMKM," kata Wakil Ketua Komisi VI yang akrab disapa Demer dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/2).
Keluhan yang diserap oleh Demer di lapangan yakni para pelaku usaha menilai syarat pengajuan kredit sangat memberatkan.
Baca Juga :
Pemerintah Tingkatkan Sinergi Kembangkan UMKM
"Pinjam maksimum 10 miliar rupiah tapi nantinya harus dengan hasil omset mencapai 50 miliar rupiah. Padahal, mungkin yang mereka butuhkan hanya 1 miliar rupiah saja untuk kebutuhan mempertahankan usaha mereka. Tolong perhatikan ini, Pak!" ucap Demer selaku Ketua Raker Komisi VI.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya