Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kinerja Kementerian - Realisasi Anggaran Kementan pada 2022 Capai 95,15 Persen

DPR Minta Kementan Evaluasi Diri

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Kementan meninjau ulang setiap program kerja agar berkontribusi jangka panjang, menengah, dan pendek sehingga berdampak langsung kepada pangan Indonesia.

JAKARTA - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi diri secara menyeluruh karena belum mampu menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Bahkan hingga kini, Komisi IV DPR RI menilai ketahanan pangan di Indonesia makin memburuk pasca wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta kebijakan impor beras.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, saat membuka Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1). Dirinya pun mempertanyakan komitmen segenap jajaran pejabat Kementan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Ini kan (pangan) masalah klasik, bahkan keadaannya malah semakin memburuk. Salah satu indikator yang ditunjukan, yaitu munculnya impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan (impor) meningkat. Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional," ungkap Sudin memimpin rapat tersebut.

Dia juga menyoroti soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Akibat hal itu, pemerintah pusat memutuskan mengambil keputusan impor pangan guna memenuhi stok pangan nasional yang dinilai di bawah target. Sehingga, dia menekankan pembaharuan sekaligus penyelarasan data produksi dan stok beras nasional.

"(Harus) evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi yang dilakukan Sekjen dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, DJA, MenPANRB, dan sebagainya. (Kami melihat) rendahnya komitmen (Kementan) yang tercermin dari informasi yang tidak konsisten," lugasnya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top