Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

DPR Kembali Berulah

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Rasanyalebih banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja anggota DPR. Program-program kerja mereka banyak terbengkalai. Target membuat undang-undang tak pernah terpenuhi. Namun, begitu menyangkut kebutuhan sendiri, mereka semangat empat lima. Kiprah DPR ini tak pernah surut walau terus digugat dan dicela masyarakat. Mereka seolah tidak pernah malu. Mereka tidak pernah mendengarkan berbagai kritik. Kepentingan maju terus. Mereka hanya berjuang untuk kepentingannya.

Tentu sikap mereka ini membuat jengkel masyarakat. Bahkan, mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan mual dengan tingkah laku anggota DPR. Dulu ngotot membangun gedung triliunan untuk kepentingannya ditolak keras masyarakat. Sekarang kembali mengajukan anggaran 7,2 triliun dan sebagian besar mau untuk membangun apartemen di Taman Ria Senayan. Salah satu petinggi DPR mengatakan gedung DPR sudah miring. Tentang ini, Mahfud mengatakan yang miring itu bukan gedungnya, tetapi yang bilang gedung itu miring alias orangnya yang miring.

DPR mentang-mentang yang menyetujui anggaran, lalu sering seenaknya membuat anggaran untuk diri sendiri. Anggaran 2018 yang mencapai 7,2 triliun melebihi banyak anggaran provinsi. Banyak provinsi yang beranggaran "hanya" sekitar dua triliun rupiah. Kenaikan anggaran ini untuk penataan kawasan DPR. Salah satunya pembangunan apartemen bagi anggota DPR.

DPR sebenarnya sudah dijatah anggaran 5,7 triliun untuk tahun 2018. Ini pun sudah dinaikkan karena sebelumnya 4,3 triliun. Eee… masih kurang juga, mereka menaikkan sendiri anggaran menjadi 7,2 triliun. Mengapa yang dituntut selalu hanya fasilitas dan fasilitas. Dengan banyak gedung pun rapat-rapat DPR, terutama panja-panja, sering dilakukan di luar kompleks Senayan. Mereka banyak rapat di hotel-hotel mewah.

Mestinya mereka menaikkan kinerja. Tahun lalu saja, mereka gagal memenuhi target legislasi. Dari ancang-ancang menyelesaikan 40 RUU hanya kelar 24 menjadi UU. Masa kerja hanya setengah begitu maunya menuntut fasilitas. Padahal mereka baru minta kenaikan berbagai kebutuhan. Enak sekali mereka itu setiap tahun minta kenaikan uang tunjangan. Sementara itu, gaji rakyat tiap tahun justru turun digerus inflasi. Banyak di antara mereka yang tidak naik gajinya. Daya beli rakyat otomatis turun.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top