DPR: Hati-hati Kelola ULN

JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong agar pemerintah Indonesia dapat mengelola utang luar negeri (ULN) dengan baik dan benar karena hal tersebut kini tengah menjadi sorotan di tengah masyarakat.

"DPR mendorong pemerintah untuk mengelola utang luar negeri dengan baik dan benar, dilandasi aspek kehati-hatian," kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/12).

Selain itu, lanjut dia, agar tidak menimbulkan tafsir yang liar, pemerintah perlu secara khusus membangun komunikasi yang intens dengan publik guna menjelaskan berbagai aspek tentang utang luar negeri.

Politisi Partai Golkar itu mengemukakan, DPR melihat Menteri Keuangan tampak bekerja sendiri untuk menanggapi dan menjelaskan berbagai aspek tentang utang luar negeri.

Padahal, lanjutnya, tidak ada salahnya jika Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) bekerja sama membentuk sebuah tim yang akan proaktif memberi penjelasan kepada berbagai elemen masyarakat.

Sebagaimana diwartakan, BI melaporkan ULN Indonesia meningkat 5,3 persen (tahun ke tahun/yoy) pada akhir Oktober 2018 menjadi sekitar 360,5 miliar dollar AS atau sekitar 5.227 triliun rupiah (asumsi kurs 14.500 rupiah per dollar AS). Jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 359,7 miliar dollar AS, ULN Indonesia juga naik 0,19 persen.

"Utang luar negeri Indonesia akhir Oktober 2018 terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 178,3 miliar dollar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 182,2 miliar dollar AS," tulis BI. Ant/WP