DPR Dukung Rencana Polri Miskinkan Bandar Narkoba

"Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang teraniaya akibat kebijakan ini. Saya meyakini Polri akan bijak menentukan mana pihak yang pantas 'dimiskinkan', dan mana yang hanya perlu pendampingan setelah penegakan hukum dilakukan," ujar Gilang.

Ditambahkannya, pendampingan hukum juga harus diberikan kepada para kurir narkoba sebab seringkali pelaku kurir narkoba hanyalah orang kecil. Gilang juga mengingatkan agar penerapan TPPU tidak boleh menjadi alat untuk menindas atau menyalahgunakan kekuasaan.

"Pastikan penegakan hukum memperhatikan unsur HAM. Kurir narkoba adalah sebuah kejahatan, tapi apakah perlu sampai TPPU, Polisi harus bisa mempertimbangkan itu dengan bijaksana dan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya," sebut Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.

Gilang juga meminta kepolisian untuk meningkatkan pengawasan internal dalam kasus penegakan hukum kasus narkoba. Ia mengingatkan Polri untuk mengantisipasi agar tidak lagi terjadi kasus narkoba yang melibatkan oknum-oknum kepolisian.

"Integritas dan profesionalisme aparat sangat penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan. Kita tidak boleh memberikan celah bagi praktik korupsi dan kolusi yang bisa merusak upaya pemberantasan narkoba," imbau Gilang.
Halaman Selanjutnya....