Dorong Investasi, Kualitas Kebijakan EBT Mesti Ditingkatkan

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan untuk menarik minat pemodal, pemerintah harus meningkatkan kualitas kebijakan dan kerangka regulasi yang mendukung investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Paling tidak ada tiga hal penting yang mesti segera dilakukan pemerintah, yakni memperbaiki tarif pembelian listrik dari EBT hingga di atas biaya produksi, tidak membatasi persentase pengembangan EBT agar bisa mengejar ketertinggalan, serta tidak membatasi pengembangan energi bersih. Apabila hal tersebut dilakukan maka diperlukan masa transisi 2-3 tahun ke depan, sehingga pada 2021 pengembangan sektor EBT di Tanah Air menjadi masif.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fetta Wijaya, mengatakan jika pemerintah serius ingin mengejar ketertinggalan target EBT sebesar 23 persen pada 2025, maka tidak ada jalan lain, negara harus melakukan perannya lewat instrumen kebijakan yang dapat mendorong ke arah pencapaian target itu.

"Apabila masih jauh dari capaian target kinerja EBT maka salah satu upaya menggenjot pencapaian target tersebut dengan mengubah segala kebijakan selama ini yang masih kurang mendukung, termasuk kebijakan yang bersifat memberikan beberapa kelonggaran, sebagai investasi pemerintah dalam program tersebut," ujar dia, ketika dihubungi, Rabu (19/12).

Sebelumnya dikabarkan, regulasi pemerintah dinilai tidak mendukung target pengembangan EBT dalam bauran energi Indonesia, terutama dalam penetapan harga pokok pembelian listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Halaman Selanjutnya....