Donald Trump akan Bertemu Vladimir Putin untuk Akhiri Perang

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan dia berencana untuk berbicara dengan Presiden Russia Vladimir Putin dan membahas diakhirinya perang di Ukraina, setelah pembicaraan positif antara pejabat mereka di Moskow.

"Saya akan berbicara dengan Presiden Putin pada hari Selasa (18/3). Banyak pekerjaan telah dilakukan selama akhir pekan. Kami ingin melihat apakah kami dapat mengakhiri perang itu. Mungkin kami bisa, mungkin juga tidak, tetapi saya rasa kami memiliki peluang yang sangat bagus," kata Trump kepada wartawan di Air Force One saat penerbangan kembali ke wilayah Washington dari Florida, Senin (17/3).

Dikutip dari The Straits Times, Trump tengah berupaya memperoleh dukungan Putin untuk usulan gencatan senjata selama 30 hari yang diterima Ukraina minggu lalu, sementara kedua pihak terus melancarkan serangan udara besar-besaran sepanjang akhir pekan dan Russia semakin dekat untuk mengusir pasukan Ukraina dari wilayah kekuasaan mereka yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di wilayah Kursk, Russia barat.

Ketika ditanya tentang konsesi apa yang sedang dipertimbangkan dalam negosiasi gencatan senjata, Trump berkata: "Kita akan berbicara tentang lahan. Kita akan berbicara tentang pembangkit listrik."

Ia menambahkan: "Saya kira sudah banyak yang dibahas oleh kedua belah pihak, Ukraina dan Russia. Kami sudah membicarakannya, membagi aset tertentu."

Trump mengatakan, banyak pekerjaan telah dilakukan terkait isu tersebut selama akhir pekan, yang dihabiskannya di Florida, tempat tinggalnya.

Kremlin mengatakan pada tanggal 14 Maret bahwa Putin telah mengirim pesan kepada Trump tentang rencana gencatan senjata melalui utusan AS Steve Witkoff, yang mengadakan pembicaraan di Moskow, dan menyatakan "optimisme hati-hati" bahwa kesepakatan dapat dicapai untuk mengakhiri konflik selama tiga tahun tersebut.

Dalam penampilan terpisah di acara televisi hari Minggu di Amerika Serikat, Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Penasihat Keamanan Nasional Trump, Mike Waltz, menekankan bahwa masih ada tantangan yang harus diselesaikan sebelum Russia menyetujui gencatan senjata, apalagi resolusi damai akhir untuk perang tersebut.

Ketika ditanya di American Broadcasting Company apakah Washington akan menerima kesepakatan damai yang mengizinkan Moskow mempertahankan sebagian wilayah timur Ukraina yang direbutnya, Waltz menjawab: "Apakah kita akan mengusir setiap orang Russia dari setiap jengkal tanah Ukraina?"

Ia menambahkan bahwa negosiasi harus didasarkan pada “realitas”.

Rubio mengatakan bahwa kesepakatan damai final akan “melibatkan banyak kerja keras, konsesi dari Russia dan Ukraina”, dan akan sulit untuk memulai negosiasi tersebut “selama mereka saling serang”.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada tanggal 14 Maret bahwa ia melihat peluang bagus untuk mengakhiri perang dengan Russia setelah Kyiv menerima proposal AS untuk gencatan senjata sementara selama 30 hari.

Jaminan Keamanan

Russia akan mencari jaminan “kuat” dalam setiap kesepakatan damai bahwa negara-negara NATO (North Atlantic Treaty Organization) akan mengecualikan Ukraina dari keanggotaan dan Kyiv akan tetap netral, kata wakil menteri luar negeri Russia dalam pernyataan yang dipublikasikan pada 17 Maret.

Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grushko mengatakan bahwa setiap perjanjian perdamaian jangka panjang di Ukraina harus memenuhi tuntutan Moskow.

"Kami akan menuntut agar jaminan keamanan yang kuat menjadi bagian dari perjanjian ini. Bagian dari jaminan ini harus berupa status netral Ukraina dan penolakan negara-negara NATO untuk menerimanya ke dalam aliansi.” kata Grushko.

Putin mengatakan, serangan militernya ke Ukraina adalah karena ekspansi NATO yang merayap mengancam keamanan Russia.

Ia menuntut agar Ukraina mencabut ambisi NATO-nya, dan Russia tetap mengendalikan semua wilayah Ukraina yang direbut, dan agar jumlah tentara Ukraina dibatasi.

Ia juga menginginkan sanksi Barat dilonggarkan dan pemilihan presiden di Ukraina, yang menurut Kyiv masih prematur selama darurat militer diberlakukan.