DKPP Terima Banyak Aduan Dugaan Pelanggaran

Heddy mencatat per tanggal 1 November 2023, dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP sebanyak 285 aduan. Dari jumlah itu, sebanyak 128 aduan telah dilimpahkan ke bagian persidangan.

Secara rinci, jumlah pengadu dari unsur masyarakat sebanyak 255 orang, dari partai politik dua orang, dan dari penyelenggara pemilu 28 orang.

Mengenai kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II, Heddy mengatakan rakor itu untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu. "Agar nanti dalam praktik di lapangan tidak ada perbedaan dalam hal menaati kode etik penyelenggaraan pemilu, mentaati peraturan perundang-undangan kepemiluan. Kita tahu Pemilu 2024 bukan pemilu biasa, ini pemilu yang luar biasa," katanya.

Menurut dia, penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, sampai dengan panitia ad hoc harus tegak lurus pada reputasi, tegak lurus pada kode etik penyelenggara pemilu, dan tegak lurus pada peraturan perundang-undangan.

"Kalau penyelenggara pemilu punya integritas tinggi, saya sangat yakin akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang juga punya integritas. Jika pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang kredibel maka akan menghasilkan pemimpin yang kredibel juga," tambahnya.