DKPP Terima Banyak Aduan Dugaan Pelanggaran

SOLO - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (RI) hingga saat ini telah menerima ratusan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Sebagian besar aduan yang masuk tentang rekrutmen penyelenggara pemilu," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lukito pada Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II dengan tema "Mewujudkan Pemilu Berintegritas" di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (14/11).

Ia mengatakan sejumlah aduan yang diterima DKPP sebagian besar terkait rekrutmen anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. "Mereka yang tidak lolos mengadu ke DKPP. Mereka merasa mampu mengerjakan soal (tes). Selain itu, ada indikasi karena mereka (yang terpilih) adalah anggota partai politik atau pengurus partai politik," katanya.

Heddy menegaskan bahwa sesuai dengan aturan, penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik sejak lima tahun sebelumnya. "Di KPU beberapa waktu lalu melakukan rekrutmen provinsi, kabupaten/kota, ada yang terlibat partai politik," katanya.

Sedangkan aduan di luar tahapan pemilu menyangkut dugaan tindak asusila, salah satunya perselingkuhan. "Untuk ini, kami sidangkan secara tertutup," katanya.
Halaman Selanjutnya....