DKI Terus Diterpa Jual Beli Jabatan

Isu jual beli jabatan memang sudah merebak sejak lama di kalangan Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, Maret 2019, penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, mengungkapkan pernahmenerima keluhan soal praktik jual beli jabatan untuk posisi lurah dan camat.

Hal tersebut terkuak setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melantik 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada 25 Februari 2019. Pelantikan tersebut terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.

Gembongkala itu bahkan berencana memanggil BKDDKI Jakarta. Namun dia mengungkapkan tidak ingin langsung menuduh BKDataupun pihak-pihak terkait soal isu jual beli jabatan tersebut. "Saya mau klarifikasi dulu, tapi saya rasa dengan jumlah jabatan yang dirombak begitu banyak kemungkinan minta tariff ada saja," kata Gembong, Jumat (1/3/2019).