Kegiatan Legislatif
DKI Gelar Rapat Paripurna Pencabutan Perda RDTR
Foto : ANTARA/HO DPRD DKI Jakarta
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta terhadap pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Jakarta (Perseroan Daerah), dan pembentukan Pansus Aset DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/2022).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mengoptimalkan dan mendukung pemanfaatan ruang yang produktif secara keberlanjutan. Dukungannya melalui upaya integerasi kebijakan pembangunan nasional dan sektoral. Juga mengakomodasi dinamika pembangunan serta penguatan pelembagaan penataan ruang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri menjelaskan, paripurna pencabutan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi digelar berdasarkan surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor e-0026/HK.01.02 tanggal 28 Juni 2022.
Menurut Misan, Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Musyawarah bersama eksekutif telah menetapkan jadwal pembahasan 19 Juli lalu.
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Yohanes Abimanyu
Komentar
()Muat lainnya