DKI Finalisasi Satu Data Pembangunan Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

"Dengan satu data pembangunan diharapkan program-program tersebut dapat tepat sasaran," ujar Heru.

Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan sebanyak Rp17,8 triliun setiap tahunnya untuk bantuan dan jaminan sosial. "Kita sudah mengeluarkan Rp 17,8 triliun setiap tahun. Ada 17 jenis bantuan, salah satunya anak sekolah dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar)," kata Heru.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Basri Baco mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk selalu memperbarui satu data pembangunan agar data penerima bantuan sosial sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Pembaruan data tersebut, kata Baco, untuk menghindari laporan dari masyarakat adanya penerima bantuan sosial yang datanya tidak berubah dari tahun ke tahun.

"Orang sudah meninggal beberapa tahun lalu datanya masih masuk sebagai penerima. Orang yang mampu pun masih juga menerima bantuan sosial," katanya.

Menurut Baco dalam Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/10), ada orang yang sudah tidak tinggal lagi di wilayah tersebut bertahun-tahun juga masih masuk dalam data penerima bantuan sosial.