DKI Dorong RS Swasta Bekerja Sama dengan BPJS

Polisi mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus meninggalnya Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, akan mensyaratkan perizinan rumah sakit swasta di Jakarta untuk bekerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

"RS swasta nanti salah satu persyaratan kita kasih izin, mereka harus gabung ke BPJS tahun depan. Ini sebagai evaluasi sehingga tahun 2019 betul-betul semuanya sudah terlaksana," ujarnya, Selasa (12/9).

Menurut Djarot, Izin RS tipe C dan B non pendidikan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Secara berkala juga kan dilakukan akreditasi sehingga izin rumah sakit pun bisa dicabut bila menyalahi ketentuan.

Sedangkan bagi warga, Djarot mengungkapkan setiap warga akan di-cover asuransi BPJS kelas tiga. Asuransi itu berlaku sejak lahir. "Pemprov sudah konsisten memberikan BPJS kelas tiga ke seluruh warga. Mereka yang baru lahir, itu langsung dapat akta kelahiran, BPJS juga langsung dapat," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan kepada rumah sakit agar tidak menolak pasien yang akan berobat.

"Saya mengingatkan kepada kepala daerah untuk melakukan pengecekan dan penyuluhan kepada rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta di daerah bahwa tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan pada setiap anggota masyarakat di daerahnya," kata Tjahjo ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pernyataan Tjahjo tersebut terkait meninggalnya bayi berusia empat bulan bernama Tiara Debora lantaran keluarganya tidak mampu menyanggupi biaya perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. "Kalau ada rumah sakit lepas kontrol tidak mau menampung atau mengobati setiap pasien, ini kan masalahnya motivasi untuk cari uang saja. Jangan begitu, kalau menunggu menghitung uang sudah mati orangnya," kata dia.

Terkait dengan RS Mitra Keluarga Kalideres, Tjahjo mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk memberikan penyuluhan agar rumah sakit jangan menolak pasien.

"Kalau contoh RS Mitra Keluarga belum mau kerja sama dengan BPJS. Saya rasa harus proaktif, karena hukumnya wajib rumah sakit harus kerja sama dengan BPJS karena BPJS punya target semua penduduk harus ikut BPJS," ucap dia.

Panja

Sementara itu, Penyidik Polda Metro menyelidiki penyebab kematian bayi Tiara Deborah yang diduga tidak mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.

"Anggota sudah melakukan laporan polisi dan tentunya sampai hari ini anggota sedang mencari klarifikasi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta

Argo menuturkan penyidik menerima informasi sejumlah informasi dugaan penyebab kematian Deborah melalui media sosial. Saat ini, Argo menyatakan polisi telah memeriksa beberapa saksi berkaitan dengan kematian Deborah tersebut. Kemudian, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga akan meminta keterangan pihak pengelola Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat. "Setelah memeriksa beberapa saksi dan menemukan barang bukti, kami akan gelar perkara," ujar Argo.

Argo belum dapat memastikan penyebab kematian Deborah itu memenuhi unsur tindak pidana atau tidak namun polisi akan menyelidiki kasus tersebut.

Sementara itu, Komisi IX DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelayanan Kesehatan untuk mengungkap persoalan pelayanan rumah sakit dan meninggalnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta. "Panja akan mengundang semua pihak terkait untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya secara konprehensif," kata anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Menurut Nihayatul yang akrab disapa Ninik, Panja akan mengundang semua pihak antara lain, keluarga Debora, pimpinan Rumah Sakit Mitra Keluarga, BPJS dan Kementerian Kesehatan.pin/Ant/P-5