DK PBB Gagal Sepakati Pernyataan Bersama

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (27/5) waktu setempat gagal menyepakati pernyataan bersama yang bertujuan mendorong junta Myanmar untuk mengambil langkah-langkah menuju solusi damai atas krisis yang sedang berlangsung di negara itu.

Inggris, yang mengusulkan teks pernyataan bersama, dan Tiongkok saling menyalahkan atas kegagalan negosiasi tersebut usai pertemuan DK PBB tertutup tentang Myanmar yang digelar pada pagi hari.

Menurut Inggris, Tiongkok terlalu menuntut banyak sehingga menyebabkan gagalnya negosiasi terkait Myanmar tersebut. Namun menurut seorang juru bicara delegasi Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa hanya terjadi sedikit perbedaan pendapat untuk mencapai kesepakatan yang bukan tidak mungkin bisa diatasi.

Teks pernyataan bersama terkait Myanmar mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB itu mengungkapkan keprihatinan atas kekerasan dan situasi kemanusiaan di Myanmar yang ditujukan untuk mendorong para pemimpin militer Myanmar mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Teks itu pun mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kemajuan terbatas yang telah tercapai dalam menerapkan rencana lima poin untuk mengakhiri krisis yang ditetapkan lebih dari setahun yang lalu oleh Asean.

Tak hanya itu, teks pernyataan bersama terkait Myanmar pun menyerukan tindakan nyata untuk mengimplementasikan peta jalan bagi perdamaian.

"Tiongkok mengusulkan penggunaan istilah lambannya kemajuan yang daripada terbatasnya kemajuan yang tercapai," kata delegasi Tiongkok. "Kata-kata kami faktual tetapi tidak merendahkan," imbuh juru bicara itu seraya menambahkan bahwa sangat disayangkan bahwa kesepakatan bersama itu gagal.

Teks pernyataan bersama juga mencerminkan keprihatinan Dewan Keamanan PBB tentang berlanjutnya kekerasan dan kesulitan kemanusiaan di Myanmar.

Tak hanya Tiongkok, Russia pun disebut-sebut menyatakan keberatan dengan bagian-bagian dari isi teks pernyataan bersamaterkait Myanmar tersebut.

Laporan Utusan

Pada pertemuan dewan tersebut, utusan Asean untuk Myanmar, Prak Sokhonn, yang juga Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja, dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, memberikan laporan perkembangan terbaru terkait situasi krisis di Myanmar.

Menurut para diplomat, Heyzer, yang diangkat menjadi utusan khusus PBB pada Oktober 2021 lalu, telah diberi lampu hijau umum untuk melakukan perjalanan pertamanya ke Myanmar, tetapi belum menerima izin yang diperlukan untuk masa tinggalnya dan untuk orang-orang yang mungkin ia temui.

Hingga saat ini PBB bersikeras agar Heyzer bisa bertemu dengan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan di Myanmar, bukan hanya dengan pihak-pihak junta yang berkuasa. AFP/DW/I-1