Diusulkan Tim Koordinasi Pusat dan Daerah Jabodetabek-Punjur

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan pembentukan tim koordinasi pusat dan daerah untuk mengatasi masalah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (6/9).

Diharapkan dengan dibentuknya tim ini, enam isu strategis di Jabodetabek-Punjur seperti kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi serta kebutuhan lahan penataan pantai utara bisa dibenahi dengan optimal.

Menurut Sofyan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, setidaknya ada enam isu strategis yang perlu dibenahi di kawasan tersebut. Enam isu strategis yang perlu dibenahi itu antara lain kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi. "Isu lainnya kebutuhan lahan penataan pantai utara," katanya.

Sofyan menambahkan ada tiga instrumen yang akan digunakan untuk membenahi enam isu strategis di kawasan Jabodetabek-Punjur. Selain itu sangat penting dilakukan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah.
Halaman Selanjutnya....