Diusulkan Tim Koordinasi Pusat dan Daerah Jabodetabek-Punjur

"Karena itu kita perlu lakukan pengendalian dan penertiban tata ruang serta perbaikan tata kelola, kebijakan, insentif dan disinsentif. Yang pasti, kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur tersebut, sangat membutuhkan peran dan kerja sama antar daerah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaiannya," kata dia.

Untuk itu, lanjut Sofyan, perlu dibentuk tim koordinasi penataan ruang kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur. Sehingga, ada pemantapan kelembagaan, termasuk dalam operasionalisasinya. Karena seperti diketahui, penyelesaian permasalahan Jabodetabek-Punjur sebelumnya sudah dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur.

Badan ini merupakan badan kerja sama antar daerah yang terdiri atas ketua yang memimpin secara bergantian dengan sekretariat dan tidak melibatkan pemerintah lusat.

"Maka untuk melakukan perluasan dan penguatan ruang lingkup, tugas dan wewenang, tata kerja, dan kapasitas dari BKSP, diperlukan pengintegrasian posisi BKSP Jabodetabek-Punjur ke dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur," kata dia.

Pengintegrasian BKSP dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur ini, menurut Sofyan, untuk menghindari dualisme kelembagaan terhadap fokus atau substansi dan wilayah yang sama. Jika dibentu tim koordinasi ini akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP.
Halaman Selanjutnya....