Dinkes Uji Sampel Pangan Olahan

TANGERANG - Dinas Kesehatan Kota Tangerang melakukan uji sampelpangan olahan yang dijual di Stadion Benteng Reborn dan sekitar venue Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Banten untuk mencegah kandungan zat berbahaya. Demikian Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Penyehatan Pangan Dinkes Kota Tangerang, Eko Handoyo, Rabu.

Dia mengatakan pengambilan sampel dilakukan untuk memastikan tak ada kandungan zat berbahaya di makanan. "Kami mengambil 25 sampel makanan dalam Stadion Benteng Reborn dan luar stadion. Kami melakukan empat uji untuk boraks, formalin, rhodamin b dan metanin yellow," katanya.

Dari 25 sampelyang telah diuji coba, terdapat satu produk bahan pangan olahan yang positif mengandung formalin yaitu tahu putih di ketoprak yang dijual di area luar Stadion Benteng Reborn. "Dari 25 sampel, kami mendapatkan satu produk pangan olahan yang positif mengandung formalin, yaitu tahu putih yang dijual tukang ketoprak. Untuk yang di dalam venue, semua aman karena memang produk yang dijual adalah binaan UMKM Kota Tangerang," lanjut Eko.

Eko mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat membeli pangan olahan. Pastikan bahan-bahan pangan olahan tidak berwarna mencolok dan tidak mengeluarkan bau menyengat.

Selain warna dan bau, biasanya juga jika suatu makanan yang teksturnya terlalu kenyal dapat menjadi indikasi mengandung bahan berbahaya.

Contoh lain, jika ikan tidak memiliki bau atau bahkan tidak ada lalat berarti sudah ditambah bahan berbahaya. "Jadi, saya harap masyarakat berhati-hati dan cerdas dalam memilih pangan olahan," ujarnya.

Raih Penghargaan

Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil meraih kembali penghargaan sebagai Badan Publik Informatif tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Banten. Tangsel dinilai memberi kontribusi positif dalam melaksanakan tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten.

Plt Kepala Diskominfo Tangsel, TbAsep Nurdin, mengatakan capaian ini berkat komitmen dan instruksi wali kota untuk selalu mengutamakan keterbukaan informasi publik di seluruh organisasi perangkat daerah. "Komitmen Wali Kota sudah sangat jelas untuk mengutamakan keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Hal itu sebagai bentuk terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Di mana, tidak ada lagi sekat masyarakat untuk mengetahui perencanaan dan program badan publik. Tentu tidak termasuk, informasi yang secara UU masuk kategori rahasia.

Penganugerahan sebagai Badan Publik Informatif ini diberikan Komisi Informasi Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten. Penghargaan diterima secara langsung oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Asep Nurdin.

Ia menambahkan, penghargaan sebagai Badan Publik Informatif tersebut merupakan bentuk apresiasi khusus atas komitmen daerah terhadap keterbukaan informasi publik. Dengan penghargaan ini, Asep menandaskan Diskominfo akan terus meningkatkan pelayanan informasi yang terbuka sebagai indikator mewujudkan good governance.

"Penghargaan ini bentuk motivasi kami untuk terus melaksanakan amanat UU No 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kami berharap kualitas pelayanan terkait informasi publik semakin informatif," ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Toni Anwar Mahmud, menambahkan, penghargaan keterbukaan informasi publik adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini mulai dari monitoring melalui pemantau website dan visitasi langsung ke badan publik.

"Ini penting karena sekarang, tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi juga sangat meningkat. Sebab informasi untuk banyak tujuan. Keterbukaan informasi publik merupakan pintu tercipta tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.