Dilema Tahun Ajaran Baru

Sejumlah pemerintah daerah pada pekan ini tengah mempersiapkan kalender akademik untuk tahun ajaran 2020/2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya, telah menetapkan tahun ajaran baru akan mulai pada 13 Juli 2020 mendatang. Kalender pendidikan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Kalendar pendidikan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 467 Tahun 2020 tentang Kalender pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021. Selama tiga hari hingga 15 Juli 2020 akan dilangsungkan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru (PDB). Selain itu, dalam keputusannya Disdik DKI juga juga telah menetapkan 36 kegiatan yang dimulai sejak 1 Juli 2020 hingga 20 Juli 2021.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ajaran baru kali ini hanya sekadar pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada permulaan tahun pelajaran baru tersebut bukan merupakan pembukaan kembali sekolah. Sebab, pembukaan sekolah akan dilakukan setelah situasi dan kondisi dinyatakan aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Bahkan, pemerintah daerah tetap masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Artinya, perubahan awal tahun pelajaran baru dapat dilakukan apabila ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingat kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, menegaskan keputusan pembukaan kembali sekolah akan didasarkan pada pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Mendikbud menambahkan bahwa di banyak negara, awal tahun ajaran baru relatif tetap. Adapun demikian, penyesuaian metode belajar disesuaikan dengan kondisi dan status kesehatan masyarakat di masingmasing wilayah. Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi, metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau di sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas.

Soalnya kemudian, ternyata ada sejumlah pihak, terutama dari kalangan pengajar, mengusulkan tahun ajaran baru digeser ke bulan Januari. Alasannya, karena masyarakat masih dihadapkan pada perjuangan melawan pandemi Covid 19, khususnya memikirkan kebutuhan bahan pokok, tapi harus memikirkan pencarian sekolah baru atau membayar kebutuhan sekolah anaknya.

Selain itu, banyak orang tua yang secara ekonomi dan psikologis rapuh akibat terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau tutup usahanya. Kondisi orang tersebut berpengaruh besar terhadap kerapuhan psikologi anak pula. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk memulihkan kerapuhan ekonomi dan psikologi orang tua maupun anak. Lebih dari itu, saat ini dunia pendidikan merasakan ketidakpastian dalam perencanaan kinerja.

Oleh karena itu, apabila ditegaskan tahun ajaran baru dimulai Januari, akan membuat pendidikan memiliki langkah yang jelas, terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjalankan pendidikan jarak jauh atau online. Apabila tahun ajaran baru digeser, Kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan ke depan.

Pada Januari, jika Covid-19 belum mampu ditangani, guru diharapkan sudah bisa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berkualitas dan menyenangkan. Tak cuma itu, pergeseran waktu tahun ajaran baru jauh lebih aman daripada spekulasi dengan menghadapkan anakanak pada situasi yang tidak menentu dan mengancam keselamatan jiwanya.

Terpenting lagi, karena kondisi yang terjadi sekarang ini terkait dengan pandemi Covid-19, alangkah baik pula jika laporan penanganan Covid-19 menjadi pertimbangan dimulainya tahun ajaran baru. Setidaknya, ada laporan terkait Covid- 19 yang mendasari boleh tidaknya pembukaan sekolah. Toh, dimulai Juli atau Januari, tujuan utamanya adalah tatap muka, bukan dalam jaringan (daring) atau online.