Digitalisasi Ekonomi Dipacu

JAKARTA - Pemerintah menyusun sejumlah strategi untuk mengakselerasi transformasi ekonomi digital melalui empat pilar utama dalam kerangka strategi ekonomi digital yang ditetapkan sesuai prioritas nasional dan berbagai program unggulan pemerintah. Kerangka tersebut disusun melalui diskusi melibatkan stakeholder terkait guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital.

"Strategi itu disusun memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Jakarta, Senin (5/4).

Airlangga menyebutkan pilar pertama adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya talenta digital yang memiliki keterampilan dalam sains dan teknologi. Pilar kedua adalah memperkuat infrastruktur digital dan infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut. Pilar ketiga adalah penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan, aturan, dan standar yang mendukung dan mengurangi hambatan-hambatan inovasi.

Pilar keempat adalah penelitian (research) dan inovasi digital yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah industri dan mengurangi kebergantungan SDA serta mendorong transformasi ekonomi.

Pada kesempatan sama, Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan RI semakin meningkat karena pandemi dan era digitalisasi. Bahkan, menurutnya, pandemi Covid-19 mempercepat disrupsi revolusi industri 4.0.

Menkeu menyatakan akselerasi transformasi digital bertujuan demi penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga dukungan fiskal dilakukan agar seluruh desa, kecamatan, puskemas, sekolah, polsek dan koramil bisa ditransformasikan secara digital.

Aselerasi tersebut, lanjutnya, juga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan berikutnya adalah untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service.

Inklusi Masyarakat

Terakhir, tujuan akselerasi ekonomi digital adalah untuk mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama mereka yang masih belum memiliki akses internet di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Untuk itu, pada 2021, pemerintah menargetkan penyediaan base transceiver station (BTS) di 5.503 lokasi desa 3T, akses internet 12.077 poin, palapa ring level agreement dan utilisasi baik di bagian barat dan timur di atas 30 persen sampai 40 persen, serta literasi digital untuk 295 ribu orang.

"APBN 2021 untuk belanja K/L sebesar 17 triliun rupiah dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) sembilan triliun rupiah," jelasnya.

Dukungan untuk akselerasi ekonomi digital juga datang dari Bank Indonesia (BI). Bentuk dukungan tersebut berupa Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan inovasi digital.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebutkan QRIS mampu menjadi game changer di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat saat masa pandemi Covid-19. Tak hanya itu, dia mengatakan BI tahun ini akan mendorong inovasi digital melalui peluncuran fast payment yang bersifat 24/7 realtime untuk ritel payment menggantikan sistem kliring nasional.