Didominasi Tiongkok, AS Boikot Investasi Baterai Kendaraan Listrik di Indonesia

JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini dilaporkam berupaya mengurangi investasi Tiongkok dalam proyek penambangan dan pemrosesan nikel baru untuk membantu industrinya memenuhi syarat keringanan pajak di Amerika Serikat, karena pemerintahan Presiden Joe Biden, berupaya mengekang pengaruh Beijing dalam rantai pasokan kendaraan listrik.

Dikutip dari Financial Times, keringanan pajak yang besar tersedia mulai tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Presiden Joe Biden, tetapi tidak akan berlaku untuk kendaraan listrik electronic vehicle (EV) yang berisi baterai dan mineral penting seperti nikel yang bersumber dari "entitas asing yang menjadi perhatian", termasuk beberapa perusahaan dengan lebih dari 25 persen kepemilikan Tiongkok.

Kebijakan itu akan merugikan industri Indonesia, yang telah menjadi pemasok nikel terbesar di dunia setelah masuknya modal Tiongkok dalam jumlah besar selama empat tahun terakhir ke dalam proyek pertambangan dan peleburan.

Pemerintah dan industri Indonesia sekarang sedang berupaya menyusun kesepakatan investasi nikel baru dengan perusahaan Tiongkok sebagai pemegang saham minoritas, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.

Kesepakatan semacam itu dapat memungkinkan hasil dari proyek-proyek tersebut untuk menarik kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA), meskipun Indonesia juga perlu menegosiasikan perjanjian perdagangan dengan AS agar industri nikelnya memenuhi syarat. Pemerintah telah mengusulkan perjanjian terbatas yang hanya mencakup mineral-mineral penting.
Halaman Selanjutnya....