Dibayangi Sanksi, 10 Penyelenggara Pinjol Tak Mampu Penuhi Ekuitas Rp7,5 Miliar

JAKARTA - Perusahaan penyelenggara fintech lending atau pinjaman online (pinjol) diwajibkan memiliki ekuitas minimum sebesar 75 miliar rupiah.

Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas finansial memadai guna menjalankan operasional, mengelola risiko, dan melindungi kepentingan pengguna.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Desember 2024 terdapat 10 dari 97 penyelenggara fintech P2P lending atau pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar.

"Dari 10 penyelenggara pindar tersebut, 4 penyelenggara sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa (18/2).

Agusman mengatakan penyelenggara yang tidak memenuhi ekuitas minimum telah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK juga meminta penyelenggara tersebut untuk menyampaikan action plan kepada OJK dalam rangka pemenuhan kecukupan permodalan.

Adapun kewajiban pemenuhan ekuitas minimum telah tercantum di dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Pada Pasal 169 disebutkan penyelenggara wajib memiliki ekuitas minimum Rp12,5 miliar yang dapat dipenuhi secara bertahap.

Tahap pertama, ekuitas minimum yang harus dipenuhi sebesar Rp7,5 miliar yang berlaku sejak POJK LPBBTI diundangkan.

Sedangkan, tahap kedua, ekuitas minimum harus mencapai Rp12,5 miliar yang berlaku mulai 4 Juli 2025.

Terkait dengan mitigasi risiko fraud, POJK 40/2024 juga telah mencakup ketentuan yang bertujuan untuk meminimalisir peran penyelenggara pindar dalam melakukan pengelolaan dana milik pemberi dana (lender) serta memastikan bahwa transaksi antara pemberi dana dan penerima dana (borrower) dilakukan secara langsung.

"Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat memitigasi risiko fraud dan pemberi dana dapat melakukan pendanaan secara bijak dengan memperhatikan risk apetite yang dimiliki," kata Agusman.

Terkait dengan kinerja, industri pindar mencetak laba setelah pajak sebesar Rp1,65 triliun per akhir 2024.

Berdasarkan proyeksi rencana bisnis penyelenggara pindar yang disampaikan kepada OJK, pada 2025 industri pindar diperkirakan terus mencetak laba meskipun masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian kondisi perekonomian.

Agusman menyampaikan OJK juga terus melakukan pengawasan terhadap penerapan batas maksimum manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara kepada penerima dana.

Dalam hal ini, penyelenggara pindar telah menyesuaikan suku bunganya sesuai dengan batas maksimal manfaat ekonomi yang telah diatur.

"Penyesuaian batasan manfaat ekonomi diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri pindar ke depan sekaligus memastikan terjaganya pelindungan konsumen," kata Agusman.