Dewan Pertimbangkan Bentuk Pansus

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani, mengaku akan mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus), terkait dengan dugaan penyimpanan dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami berpendapat ada aturan yang dilanggar oleh gubernur, terutama aturan dari Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara). Di sana disebutkan bahwa pejabat yang akan dilantik harus diberi tahu jabatannya secara detail. Ini kan tidak. Makanya, kami akan kaji buat pansus soal lelang jabatan ini," kata Yani, di Jakarta, Jumat (8/3).

Bahkan, kata William, pihaknya mendapat keluhan sejumlah lurah yang mengeluhkan penurunan pangkatnya jadi sekretaris lurah di era Anies Baswedan.

Meski demikian, pihaknya akan menunggu penjelasan terlebih dahulu dari tim panitia seleksi dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DKI Jakarta. Diakuinya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, berjanji akan memberikan data pengangkatan pejabat itu secara lengkap.

"Berdasarkan PP 12 Tahun 2017, setiap orang yang didemosi kan seharusnya dikasih tahu kenapa dia didemosi. Tidak bisa ujug-ujug dia diturunkan kalau tanpa kesalahan. Orang itu kan harus tahu, salahnya apa. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Pengangkatan pejabat itu tidak transparan," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....