Dewan Pengawas Meta meminta Pemilik Facebook Mencegah Promosi Kekerasan

Dewan Pengawas Meta Platforms (META.O) telah meminta perusahaan media sosial untuk mengevaluasi upaya untuk mencegah promosi kekerasan politik di platformnya, setelah mengizinkan video yang menyerukan kekerasan pasca pemilu Brasil 2022 untuk tetap online. Dewan mengatakan pada Kamis, keputusan awal Meta untuk meninggalkan video Facebook, yang menampilkan seorang jenderal Brasil yang menyerukan orang-orang untuk "turun ke jalan", menimbulkan kekhawatiran tentang keefektifan upaya integritas pemilihan perusahaan.

"Dalam hal ini, maksud pembicara, isi pidato dan jangkauannya, serta kemungkinan bahaya yang akan segera terjadi, semuanya dibenarkan untuk menghapus postingan tersebut," kata Dewan Pengawas, yang rekomendasinya tidak mengikat Meta. Setelah awalnya membiarkan video tetap aktif, Meta menghapusnya pada 20 Januari, setelah dewan memilih kasing. Upaya kesiapsiagaan pemilihan perusahaan menjadi fokus saat Amerika Serikat mempersiapkan pemilihan presiden tahun depan. Facebook dan Instagram Meta, dua situs media sosial paling populer di dunia, di masa lalu telah digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menghasut kekerasan di lapangan.

Pada tahun 2020, perusahaan mengatakan bahwa platformnya digunakan oleh kelompok Rusia tertentu untuk memengaruhi pemilih AS selama pemilu 2016, di mana Donald Trump dari Partai Republik muncul sebagai pemenang. Perusahaan itu juga termasuk di antara platform media sosial yang menangguhkan Trump pada tahun 2021 setelah kerusuhan Capitol Hill yang mematikan pada 6 Januari, memutuskan dia telah menghasut kekerasan. Mantan presiden AS itu diangkat kembali awal tahun ini.

Meta, dalam tanggapannya kepada dewan, mengatakan saat ini belum memiliki metrik untuk mengukur keberhasilan upaya integritas pemilu secara umum. Dewan Pengawas dibentuk pada akhir tahun 2020 untuk meninjau keputusan Facebook dan Instagram tentang menghapus atau meninggalkan konten tertentu dan membuat keputusan apakah akan mendukung atau membatalkan tindakan perusahaan media sosial tersebut.

Meta Platforms, Inc., disingkat sebagai Meta dan sebelumnya dikenal juga sebagai Facebook, Inc. hingga 28 Oktober 2021, adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Meta memutuskan untuk memblokir konten berita yang dibagikan di Facebook dan Instagram di wilayah Kanada. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penolakan perusahaan atas regulasi yang mewajibkan mereka membayar konten berita kepada media atau penerbit. Parlemen Kanada sendiri baru menyetujui Undang-Undang Berita Online atau dikenal Bill C-18, pada 22 Juni lalu.

Aturan ini dipercaya bakal mulai diterapkan secara resmi dalam waktu dekat. "Hari ini, kami mengonfirmasi bahwa ketersediaan berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada akan disetop sebelum Undang-Undang Berita Online mulai berlaku," kata Meta di situs resmi perusahaan. "Kami telah berulang kali menyampaikan bahwa untuk mematuhi RUU C-18 yang disahkan di Parlemen, konten dari outlet berita termasuk penerbit dan penyiar berita, tidak akan lagi tersedia bagi orang yang mengakses platform kami di Kanada," tulis Meta. Meski demikian, menurut pihak Meta, perubahan kebijakan ini tidak akan memengaruhi produk dan layanan Meta di Kanada.

"Kami ingin meyakinkan jutaan warga Kanada di platform kami bahwa mereka akan selalu dapat terhubung dengan teman dan keluarga, mengembangkan bisnis, dan mendukung komunitas lokal mereka," lanjut pihak Meta. Bukan hanya Facebook dan Instagram, undang-undang itu juga mewajibkan platform lainnya seperti Google untuk bernegosiasi dan membayar konten dari outlet berita Kanada.

Namun hal ini ditolak oleh Meta maupun Google. Aturan itu, sama seperti yang pernah digagas oleh pemerintah Australia. Menurut Meta dkk, undang-undang itu tidak berkelanjutan bagi bisnis perusahaan. Adapun menurut Google, undang-undang di Kanada lebih ketat dibanding di Australia dan Eropa. Untuk itu, pihaknya menyarankan amandemen sebagai jalan tengah. Namun sejauh ini, pihak pemerintah Kanada menolak amandemen.

Kendati sama-sama kukuh akan pendiriannya, baik Meta maupun Google kabarnya masih berupaya melobi pemerintah untuk menemukan solusi. Google misalnya, dijadwalkan bertemu dengan Menteri Heritage, Pablo Rodriguez setelah Undang-Undang Media Online disetujui. Regulasi ini sendiri disusun setelah pemerintah menerima keluhan dari industri media Kanada. Mereka meminta pemerintah membuat aturan yang lebih ketat bagi perusahaan teknologi agar mereka tidak tersingkir dari pasar iklan online.