![Dewan Kehormatan PWI Tegaskan Anggota PWI Rangkap PNS/ASN Harus Mundur](https://koran-jakarta.com/images/article/dewan-kehormatan-pwi-tegaskan-anggota-pwi-rangkap-pns-asn-harus-mundur-231018171756.jpg)
Dewan Kehormatan PWI Tegaskan Anggota PWI Rangkap PNS/ASN Harus Mundur
![Dewan Kehormatan PWI Tegaskan Anggota PWI Rangkap PNS/ASN Harus Mundur](https://koran-jakarta.com/images/article/dewan-kehormatan-pwi-tegaskan-anggota-pwi-rangkap-pns-asn-harus-mundur-231018171756.jpg)
Rapat Perdana DK PWI 2023-2028 di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).
"Jika anggota yang merangkap PNS/ASN itu tidak mengundurkan diri, DK PWI Pusat akan menjatuhkan sanksi pencabutan keanggotaan yang bersangkutan," kata Sasongko.
Dalam rapat perdana itu, Sasongko juga mengingatkan agar pengurus DK PWI yang rangkap jabatan harus segera melepaskan jabatan lain di kepengurusan PWI.
Secara khusus, dia mengingatkan empat anggota DK PWI yang berasal dari PWI provinsi. Mereka ialah Sibatangkayu (Ketua DK PWI DKI Jakarta), Fathurakhman (Ketua DK PWI Kalsel), Helmi Burman (Ketua DK PWI Riau), dan Iskandar Zulkarnaen (Ketua DK PWI Lampung).
"Mereka sudah mengajukan pengunduran diri dari DK provinsi dan pengganti mereka sudah terpilih. Tinggal proses administratif sebagai pengukuhannya."
Sasongko juga memaparkan pihaknya akan memberdayakan DK provinsi yang berada di 39 daerah di seluruh Indonesia. Menurut dia, kasus-kasus pelanggaran etik dan kode perilaku yang dapat ditangani oleh provinsi cukup ditangani oleh oleh DK provinsi yang bersangkutan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya