Desentralisasi Fiskal Belum Optimal Kurangi Kemiskinan

JAKARTA - Desentralisasi fiskal belum mampu mendorong pembangunan berkualitas di daerah, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Hal itu disebabkan komposisi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat besar antara 60-70 persen. Akibatnya, pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program-program yang menciptakan lapangan kerja

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Juanda, mengatakan beberapa daerah justru kebablasan memanfaatkan keleluasaan desentralisasi fiskal dengan komposisi belanja pegawai mencapai 70 persen.

"Ada sembilan provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan belanja pegawai lebih tinggi dari belanja modal, sehingga memiliki keterbatasan mendanai program dan kegiatan yang meningkatkan pelayanan publik," kata Juanda dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (24/3).

Pemerintah pusat, katanya, perlu mengatur mengenai belanja daerah melalui mandatory spending.

Selain komposisi, pengelolaan keuangan daerah di luar Jawa dan Bali belum efisien, sehingga banyak daerah yang kinerja kesehatan fiskalnya masih sedang dan rendah. Misalnya Papua, yang kinerja kesehatan fiskalnya berada pada kategori sedang dengan persentase 50 persen.
Halaman Selanjutnya....