Desa Mandiri Peduli Mangrove Akan Dibentuk

JAKARTA - Pemerintah akan menginisiasi pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Program tersebut meniru keberhasilan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang sukses mempercepat restorasi gambut. Demikian disampaikan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono, dalam Media Briefing, di Jakarta, Senin (11/10).

"DMPM memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove," ujarnya. Dia berharap, DMPM akan secara lebih permanen mengakomodasi bentuk pengelolaan perhutanan sosial mangrove.

Hartono menambahkan, DMPM dapat berupa partnership dan bahkan dalam model perizinan jasa lingkungan. Pihaknya beserta stakeholder terkait akan me-review regulasi, serta mengembangkan kebijakan yang memungkinkan model-model tersebut dapat dilaksanakan.

Dia menyebut, perlu disusun dokumen roadmap dan rencana percepatan rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024. Tujuannya agar target penugasan rehabilitasi mangrove dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.

"Dokumen ini diharapkan menjadi acuan semua pihak terkait. Dokumen akan disusun berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) terbaru sebagai baseline yang disepakati bersama," jelasnya.

Hartono menekankan, percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan. Rehabilitasi mangrove juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa pandemi.

"Ke depan, rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih berkelanjutan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Khutanan, Alue Dohong, mengatakan, rehabilitasi mangrove berperan penting menjaga kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia berupa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen wilayah Indonesia dengan batas laut negara lain.

"Jangan sampai batas negara tergerus abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove." katanya.

Dia menjelaskan, perbaikan ekosistem mangrove secara paralel akan memperkuat sosial ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan hijau melalu green economy.

Sejak tahun 2020, pemerintah telah menjadikan program rehabilitasi mangrove salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional. "Dengan rehabiltasi mangrove dua manfaat besar dapat tercapai, meningkatnya tutupan hutan mangrove, yang secara paralel meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.