Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina: Cegah Kekerdilan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal

Pontianak - Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, mengatakan intervensi untuk mendorong pemenuhan gizi anak guna mencegah kekerdilan dapat memanfaatkan potensi atau sumber daya lokal yang berlimpah serta tidak mengubah kebiasaan masyarakat secara drastis.

"Contohnya di Kalbar. Kalbar ini kaya akan ikan. Kebiasaan untuk makan ikan bagi anak-anak perlu digencarkan agar kebutuhan gizi dipenuhi," kata Eni Gustina saat Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana Tahun 2022 Provinsi Kalbar di Pontianak, Selasa (15/3).

Jepang, kata dia, merupakan salah satu contoh negara yang sukses meningkatkan gizi penduduknya, sehingga menghasilkan bangsa yang berkualitas.

"Dulu, penduduk Jepang tidak tinggi. Tapi dengan rajin makan ikan, sekarang penduduk Jepang tinggi-tinggi," kata Eni Gustina.

Ia menjelaskan untuk mencegah kekerdilan yang dibutuhkan adalah upaya memenuhi kebutuhan gizi anak. Gizi terbagi dua menjadi dua, yakni makro dan mikro. "Makro adalah sumber gizi dari protein, karbohidrat dan lemak. Kalau protein hewani tidak ada, dapat diganti dengan telur, tempe atau tahu," papar dia.

Selain memberi ASI ke anak dari lahir hingga usia 6 bulan, juga dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI). "MPASI ini yang harus diintervensi dengan pemberian makanan yang mengandung protein. Di beberapa daerah, anak yang diberi MPASI telur, tumbuh kembangnya naik signifikan," imbuh dia.

Sedangkan gizi mikro, ada zat besi, zinc, kalsium dan kalium. Untuk itu, BKKBN menggandeng Bulog, karena BUMN tersebut menyediakan beras yang mengandung zinc. "Di beberapa daerah, Bulog juga ikut membagikan bibit padi yang mengandung zinc," ujar Eni Gustina.

Tapi, dia mengingatkan kalau karbohidrat bagus, kalsium tidak terpenuhi dengan baik, tumbuh kembang anak pun tetap tidak maksimal. "Jadi, intervensi untuk mencegah kekerdilan perlu konvergensi dengan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, lembaga mitra pemerintah dan lainnya," kata Eni Gustina.

Empat daerah di Kalbar masih zona merah kekerdilan dan 10 daerah lainnya masuk kategori kuning. Wagub Kalbar, Ria Norsan, mengatakan angka kekerdilan pada 2022 di Provinsi Kalimantan Barat cukup tinggi, yakni 29,8 persen.

"Angka ini sangat tinggi dibandingkan standar nasional 24 persen. Sedangkan pada 2024, angka kekerdilan nasional ditargetkan berada pada angka 14 persen. Kita masih memiliki waktu sekitar dua tahun untuk mencapai target tersebut," kata Ria Norsan.Ant/I-1