Demokrasi di Jakarta Harus Diperkuat

Senada dengan Badiul, Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, menegaskan yang harus disadari bahwa titik berat otonomi daerah itu ada pada kabupaten/kota, bukan di provinsi.

"Itu berarti pemilihan wali kota oleh gubernur seperti yang terjadi di Jakarta bertentangan dengan semangat otonomi daerah," tegasnya.

Kalau berkaca pada prinsip otonomi daerah yang baik, maka pada sistem pemerintahan harus mengedepankan rakyat dalam menentukan siapa pemimpinnya. Hal itu penting karena masyarakat kenal dan tahu siapa pemimpin yang memiliki hati dalam membantu rakyat kecil.

"Pemimpin yang berasal dari rakyat pasti akan memiliki rasa cinta yang besar kepada rakyatnya, hal inilah yang saat ini sedang diharapkan oleh rakyat," tandas Siprianus.

Oleh sebab itu, tata kelolah dan sistem administrasi yang ada di DK Jakarta perlu ditata kembali. Hal itu penting agar sistem administrasi yang ada bisa lebih demokratis dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat banyak.
Halaman Selanjutnya....